PDI-P Pertanyakan Menteri yang Jadi Calon Presiden
Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mempertanyakan sikap dan etika politik para menteri kabinet yang mencalonkan diri menjadi presiden tanpa mundur dari jabatannya sebagai pembantu presiden.

Dibantah, Capres Konvensi Partai Golkar Bagikan Uang
Walaupun istilah "gizi" untuk menyebut uang sudah memasyarakat dalam proses Konvensi Calon Presiden Partai Golkar, para bakal calon presiden dari Golkar membantah telah mengeluarkan uang agar mereka mendapat dukungan.

Korupsi Besar-besaran Terjadi pada Pencatatan PNS
Telah terjadi penyimpangan secara besar-besaran dalam pencatatan pegawai negeri sipil.

Menlu-Mendagri Kritik RUU KKR
Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda dan Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno mengkritik sejumlah rumusan dalam Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang juga disusun pemerintah sendiri, dalam hal ini Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Hakim PN Langsa Syamsul Qomar Raih Bung Hatta Anti Corruption Award
Hakim Pengadilan Negeri Langsa, Aceh Timur, Syamsul Qomar, bersama tiga orang lainnya, terpilih untuk memperoleh Bung Hatta Anti Corruption Award.

Harus Ada Parpol Baru yang Tak Bermental Orba
Untuk menyelesaikan konflik di Aceh harus ada partai politik baru yang tidak bermental dan bermetode seperti zaman Orde Baru (Orba).

Soal Penerbitan SP3, Kejaksaan Seharusnya Terbuka terhadap Kritik Masyarakat
Kejaksaan Agung seharusnya terbuka terhadap kritik masyarakat yang mempertanyakan gencarnya mereka menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari sejumlah perkara.

Pemuda Indonesia Berdialog di Papua dan Aceh
Rangkaian peringatan Hari Sumpah Pemuda (HSP) tahun 2003 akan diisi dengan dialog pemuda Indonesia di Papua dan Aceh.

Akuntabilitas Keuangan LSM Dipertanyakan
Kendati selama ini kerap mengkritik lembaga-lembaga lain, khususnya pemerintah dan legislatif agar tercipta pemerintahan yang bersih, ternyata mayoritas lembaga swadaya masyarakat di Indonesia justru tidak bisa transparan kepada publik tentang keuangan lembaganya.

Akomodasi Isu Jawa-Luar Jawa yang Setengah-setengah
PENGUMUMAN hasil pembahasan final alokasi kursi DPR yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum akhir Agustus 2003 memang bisa "digoreng" melebar ke dalam keseimbangan representasi Jawa-luar Jawa.