Ketika Semangat Desentralisasi Tidak Kompak
Menteri Keuangan merekomendasikan pembatalan (23/2/2006) Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Koperasi yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, Jawa Barat (Nomor 18 Tahun 2001).

Perda Kos di Yogyakarta Jalan Terus
Ketika Peraturan Daerah Kota Palu tentang Retribusi Izin Rumah Kos/Pondokan ditegur Menteri Dalam Negeri (2/1/2002) dan dibatalkan dua tahun kemudian, perda sejenis malah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2003 (22/12/2003).

Perda Versus Paket Kebijakan Investasi
Akibat banyak peraturan di daerah yang membingungkan investor, paket kebijakan investasi yang diluncurkan pemerintah tidak bisa menjawab kendala investasi, khususnya waktu perizinan.

Perda dan Ekonomi Biaya Tinggi di Daerah
Dari sekitar 6.000 peraturan daerah yang ada dalam catatan pemerintah pusat (atau 13.520 perda jika mengikuti versi Departemen Keuangan), 60 persen lebih dinilai bermasalah serta distortif terhadap aktivitas perekonomian dan kegiatan investasi di daerah.

"Pajak Godek" untuk Kesejahteraan Siapa
Rakyat jelata di tanah Jawa zaman dulu meyakini prediksi pujangga, suatu saat akan datang zaman "pajak godek".

Bikin Perda, tapi Enggak Mengerti Aturannya…
Rabu, 11 Agustus 2004, Kabupaten Wonosobo, kota kecil di kaki Gunung Sindoro, Jawa Tengah, yang biasanya tenang itu tiba-tiba heboh.

Menciptakan Perekonomian Daerah yang Kompetitif
Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah sering dituding kalangan pengusaha dan investor potensial sebagai biang keladi ekonomi biaya tinggi yang berujung pada tidak kompetitifnya iklim usaha di Indonesia dan rendahnya investasi baru.

KPPOD, Tiga Perda Sehari
Sebagai lembaga independen yang dibentuk untuk memantau pelaksanaan otonomi daerah yang terkait dengan aktivitas perekonomian, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah banyak berkutat dengan perkembangan peraturan-peraturan daerah yang jumlahnya sudah mencapai ribuan sejak program otonomi daerah diluncurkan tahun 1999.