Tak Perlu Hiraukan AS
Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono meminta masyarakat tidak risau menanggapi anggota Kongres Amerika Serikat yang mempersoalkan Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberhentian Saifullah Melawan Hukum
Alwi Shihab dan Amin Said Husni mengakui bahwa Saifullah Yusuf adalah Sekretaris Jenderal Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) hasil Musyawarah Luar Biasa tahun 2002.

Tim Komisi III ke Medan Goyah
Ribut-ribut soal dana kunjungan kerja Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat ke Bali, 9-12 Juli 2005, ternyata membuat goyah tim Komisi III yang akan berangkat ke Medan pada 7-10 Agustus 2005.

Mensesneg Minta Tim Tastipikor Tunda Penyelidikan
Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendara menyurati Ketua Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar menunda pemeriksaan sejumlah anggota staf Sekretariat Negara.

Presiden Izinkan Penyidikan Tujuh Pejabat Daerah
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani persetujuan penyidikan dan tindakan kepolisian terhadap tujuh pejabat negara terkait kasus dugaan korupsi.

Pilkada Bitung Diulang
Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung akhirnya mengulang pemilihan kepala daerah calon wali kota pada sejumlah tempat pemungutan suara yang terindikasi adanya kecurangan.

Legalisasi Kesepahaman Butuh Payung Hukum
Hasil perundingan antara Pemerintah Indonesia dan pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia, masih menyisakan celah hukum.

Sidang Pembacaan Gugatan Didemo FPI
Sidang gugatan class action korban stigmatisasi Partai Komunis Indonesia (PKI), Rabu (2/8) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, diwarnai demonstrasi kelompok anti-PKI.

Mabes TNI Meminta Anggaran Rp 23,9 Triliun
Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Departemen Pertahanan mengajukan anggaran tahun 2005/2006 sebesar Rp 23,9 triliun, atau naik Rp 2 triliun dari anggaran tahun 2004/2005 yang Rp 21,9 triliun.

Kurang, Keterwakilan Perempuan dan Geografis
Hasil seleksi calon anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang diumumkan panitia seleksi, Selasa lalu, belum mewakili unsur perempuan dan unsur geografis.

Menggadaikan Ilmu atau Bicara Kebenaran...!
Akhir Juli 2005 ahli hukum pidana Universitas Diponegoro Semarang, Prof Dr Muladi, melontarkan kritik keras terhadap sejumlah guru besar dari kampus yang sering tampil sebagai ahli di pengadilan.

KILAS POLITIK & HUKUM