Menggali Pancasila di Tengah Keterpurukan
Di tengah sejumlah kekhawatiran masyarakat akan semakin meningkatnya perpecahan masyarakat, langkah untuk kembali membangkitkan ideologi Pancasila tak semudah memalingkan wajah.

Pemerintah Dinilai Lebih Cinta SDA daripada SDM
Persoalan Papua hingga kini belum kunjung selesai.

MA Vonis Terdakwa Kasus Limboto
Mahkamah Agung menjatuhkan vonis empat tahun penjara kepada tiga pelaku korupsi dari Kabupaten Gorontalo, yaitu mantan Kepala Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Gorontalo Ahmad Sulaiman, pegawai pada kantor Sekretaris Daerah Gorontalo, Hamzah Yusuf, dan Kalsum Yusuf.

Butuh Tindakan Konkret
Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa Pancasila harus dijadikan rujukan, sumber inspirasi di masa transisi yang penuh ancaman adalah relevan dan positif.

Pansus DPR Minta Presiden Tegas
Pembahasan Rancangan Undang-Undang Peradilan Militer yang merupakan amanat reformasi masih terus buntu.

Komisi Pemberantasan Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membangun clearing house antikorupsi.

Materi Alot RUU KPU Disepakati
Materi paling alot dari Rancangan Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, yaitu soal lembaga pengawas, akhirnya disepakati oleh Panitia Khusus DPR.

Kejaksaan Jangan Hanya Buat Senang, tapi Kasus Tak Tuntas
Kejaksaan jangan hanya membuat senang masyarakat dengan menetapkan tersangka perkara korupsi, namun tidak ada kelanjutannya.

Sekda Lombok Barat Dilantik Cuma Lewat SK Bupati
Perbedaan tafsir otonomi daerah terus terjadi.

Belum Miliki Pendapat, Besar Kemungkinan Pompe Tak Hadir Jadi Saksi
Sebastiaan Pompe, pemerhati hukum Indonesia, kemungkinan besar tidak dapat hadir sebagai saksi dalam sidang uji materi Undang- Undang Komisi Yudisial di Mahkamah Konstitusi.

Kebhinnekaan Harus Dipertahankan
Negara ini berdiri di atas keragaman dan kemajemukan, baik dari sisi budaya, agama, maupun adat istiadat.

Partai Buruh Dukung Presiden Yudhoyono
Kongres Partai Buruh di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, yang berakhir Kamis (1/6), menyatakan mendukung secara kritis konstruktif pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta Kabinet Indonesia Bersatu.

Kilas Politik dan Hukum