Aksa Mahmud, HM

Pengusaha dan Politisi Negarawan

Dia pengusaha pejuang yang kemudian bertekad mengabdi sebagai politisi negarawan. Setelah bekerja keras membangun imperium bisnis Bosowa Group, HM Aksa Mahmud, bertekad mengabdikan diri sebagai negarawan, baik sebagai Anggota DPD maupun wakil Ketua MPR (2004-2009).

Aryanthi Baramuli

Politisi Perempuan Potensial

Apa hubungan antara politik, tinju, dan kelapa? Bagi Aryanthi Baramuli Putri, tiga hal itulah yang membentuk dan mewarnai hidupnya saat ini. Masih ada lagi, Aryanthi senang mengumpulkan benda-benda purbakala dari waruga, kuburan kuno masyarakat Minahasa, juga bermain sepak bola. Maskulin? "Saya tetap perempuan," tukasnya.

Benyamin Bura

Pengabdian Tiada Akhir

Anggota DPD RI dari Provinsi Sulsel/Sulbar, kelahiran Tana Toraja, 18 September 1942, ini tak mengenal akhir dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Mantan Inspektur Pembinaan Sumber Daya, Irjen TNI AL, berpangkat Laksma TNI ini telah mengabdi dari kapal perang hingga di Senayan.

Ginandjar Kartasasmita

Orba itu Hanya Masa Lalu

Anggota DPD dari Jawa Barat yang mantan Mentamben dan Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas ini kendati diserang sebagai bagian dari Orde Baru, akhirnya berhasil memenangi pemilihan ketua Dewan Perwakilan Daerah dalam Rapat Paripurna DPD periode 2004-2001. Ia didampingi Irman Gusman dan La Ode Ida sebagai wakil ketua.

Irman Gusman

Pengusaha Pejuang Daerah

Dia pengusaha, politisi dan negarawan muda usia berpandangan jauh ke depan. Pria kelahiran Padang Panjang 11 Februari 1962, ini adalah seorang pejuang kesetaraan daerah dan pusat. Mantan Wakil Ketua Fraksi Utusan Daerah (F-UD) MPR RI 2002-2004, ini terpilih menjadi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 2004-2009.

DR. Ir. Nurdin Tampubolon (1)

Berpolitik Demi Rakyat

Pria paruh baya ini setelah sukses berbisnis dengan berbagai karya nyata, ia merambah ke dunia politik. Anggota MPR RI 2003-2004 ini berhasil meraih kursi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera Utara periode 2004-2009. Dia dinominasikan menjadi Wakil Ketua DPD dan berhasil meraih 25 suara. Tekadnya sebagai politisi ingin berjuang menyejahterakan rakyat.

Mohamad Surya

Guru Jadi Senator

Sarwono Kusumaatmadja

Politisi Teruji Lintas Orde

Dia seorang politisi lintas orde dan lintas aliran. Mantan Sekjen Golkar dan Menteri Negara PAN (1988 – 1993), Menteri Negara Lingkungan Hidup (1993 – 1998) dan Menteri Eksplorasi Kelautan (1999 – 2001), ini teruji bebas KKN. Kemudian, dia pun terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari DKI Jakarta pada Pemilu 2004.

Nuzran Joher

Senator Muda dari Jambi

Dia anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berusia muda dari propinsi Jambi. Mantan Sekjen PB HMI 2002-2004 kelahiran Kerinci, Jambi 28 Oktober 1973, ini bervisi SEGAR (Sehat, Ekonomis, Gagasan Aktual dan Reaslistik). Dia juga ingin posisi lembaga DPD seperti senat pada sistem politik bikameral di negara demokrasi maju.

Pra Arief Natadiningrat

Anggota DPD dari Jabar

Anggota DPD asal Jawa Barat periode 2004-2009, ini seorang pengusaha berdarah ningrat dari Keraton Kasepuhan Cirebon. Pria kelahiran Cirebon, 05 September 1965, alumni D3 Universitas Islam Nusantara, ini aktif berorganisasi. Dia Ketua DPD KNPI Kota Cirebon (1998-2001); Dewan Pembina BPD HIPMI Jawa Barat (2002-2006); Ketua Dewan Pertimbangan BPC Gapensi Cirebon (2002-2006).

Marwan Batubara

Aktivis Sosial Jadi Senator

Mantan GM PT Indosat ini meraih kursi DPD pada Pemilu Legislatif 2004, sebelum menjadi “senator” bahkan jauh sebelum bergelut dalam serikat pekerja, sudah lama bergelut sebagai aktivis sosial. Ia adalah penggagas pendirian Yayasan Ummat (Ummat Muslim Indosat), yayasan yang banyak memberikan pinjaman modal bagi pengusaha kecil.

BRAy Mooryati Soedibyo

Legenda Jamu Indonesia

Dia terus melegenda sebagai pakar dan pelaku industri jamu terkemuka yang diakui dunia. Warisan tradisional nenek moyang yang hampir terpendam diangkat ke permukaan. Dalam sentuhan tangan dinginnya jamu merek Mustika Ratu mampu dipersandingkan bersaing mengunguli obat-obatan klinis (kimiawi) keluaran industri farmasi.

Abraham Dominggus Tuapatinaja

Anggota DPD dari Maluku

Anggota DPD 2004-2009 dari Propinsi Maluku, ini  lahir di Maluku Tengah, 13 April 1936. Penganut agama Kristen ini mempunyai satu orang anak buah kasihnya dengan isteri yang dicintainya Tuapattinaya. Alumni S1 Sekolah Tinggi Publisistik Universitas Jakarta (1973), sebelum menjadi anggota DPD telah menjadi Anggota MPR RI utusan Golongan (1997-1999).

GKR Hemas

Anggota DPD dari Yogyakarta

Isteri Sri Sultan Hamengku Buwono X ini terpilih menjadi Anggota DPD Periode 2004-2009 dari Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Alumni SMA Gadjah Mada (1968-1971) ini lahir di Jakarta, 31 Oktober 1952. Ibu dari lima orang puteri ini hidup bahagia di kediamannya Jl Kraton Kilen, Kraton Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Aksa Mahmud, HM

Anggota DPD dari Sulsel

Dia Anggota DPD 2004-2009 asal Sulawesi Selatan. Mantan Direktur PT Bumi Karsa (Kalla Group) (1968-1985) dan Presiden Direktur Bosowa Group (1985-2004), ini sebelumnya telah menjabat Anggota MPR RI Fraksi Utusan Daerah Dari Sulsel (1998-2004). Anggota dewan Wali Amanat UGM Jogyakarta (2001-2004) ini juga menjadi Penasehat Gubernur Propinsi Sulsel Bidang Perekonomian Daerah (2002-2004).

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 dan PERUBAHANNYA

BAB VII A

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C

(1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.

(2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

(4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan u7ndang-undang.

Pasal 22D

(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.

(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

(4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

BAB II

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2 ayat 1

Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melaui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.