Karir Politik Berawal dari Dakwah Kampus

Ia seorang politisi yang memiliki komitmen moral yang dilandasi ajaran agama yang dianutnya. Karir politik Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Reformasi (Partai Keadilan), ini memang berawal dari dakwah di kampus-kampus. Ketika pendirian PK, ia masih kuliah S-3 di Universitas Putra Malaysia (UPM), dan dipercaya menjadi Ketua Perwakilan PK di Malaysia. Kemudian dalam Pemilu 1999 terpilih menjadi anggota DPR dari Sumatera Barat.

Tidak selamanya mempunyai indeks prestasi (IP) rendah berakibat buruk. Hal itu dibuktikan oleh Dr. Irwan Prayitno, M.Sc yang lulus dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Jakarta dengan IP 2,02 saja, alias hanya cukup “lepas makan”. Angka itu tipis 0,02 saja di atas syarat minimal 2,00.

Waktu yang dia butuhkan untuk meraih sarjana itu pun cukup panjang, enam tahun sejak 1982 hingga 1988. Kader Partai Keadilan (Sejahtera) ini beralasan, dia banyak menghabiskan waktu di luar kampus untuk mengajar, berdakwah, berdiskusi, serta mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Menikah dengan Hj. Nevi Zuairina tahun 1985 dengan tanpa modal apa-apa, pria Minang kelahiran Jogjayakarta 20 Desember 1963 ini kini dianugerahkan sembilan orang anak.

Begitu lulus sarjana psikologi UI yang terngiang di pikirannya justru ingin berdakwah. Tawaran gaji besar dari perusahaan semen terbesar di Padang, misalnya, ditampiknya. Keyakinan untuk terus berdakwah, menurutnya, bila dilandasi dengan nawaa itu demi menggapai Islam kaffah akan menjadi besar. Semangatnya bersama teman-teman lalu terdorong untuk membangun lembaga pendidikan Adzkia (yang artinya kecerdasan) untuk dakwah pendidikan, serta Yayasan Al-Madani untuk mengurusi dakwah sosial. Hidup Irwan kemudian dipenuhi warna-warni Adzkia.

Di saat Adzkia mulai menapak maju di kota Padang, Irwan tahun 1995 justru terdampar ke negeri jiran Malaysia untuk melanjutkan pendidikan S-2. Awalnya, banyak universitas yang menolak mengingat IP-nya rendah 2,02 sebelum akhirnya Universitas Putra Malaysia (UPM) di Serdang, Kuala Lumpur mau menampung dengan status percobaan satu semester. Namun Irwan malah menantang Prof. Hasyim Hamzah, Pembantu Rektor UPM dirinya bisa menyelesaikan studi tiga semester atau satu setengah tahun dari waktu normal enam semester atau tiga tahun.

Tantangan itu terbukti dan memberinya hak menyandang gelar Msc bidang Human Resources Development. Kuliah S-3 pun di kampus sama dicapainya dengan gemilang. Irwan lulus S-2 dan S-3 bidang Training Management kali ini dengan nilai A semua, kecuali mata kuliah mengenai hukum perempuan. Itupun hanya akibat berbeda pendapat dengan dosennya.

Yang menarik, selama pergulatannya di Negeri Jiran Irwan Prayitno harus bekerja keras untuk menghidupi istri dan lima anak, saat itu, yang ikut diboyongnya. Dibutuhkan minimal 2.000 hingga 3.000 ringgit Malaysia perbulan, 10 hingga 20 persen diantaranya untuk kuliah. Sumber pendapatan tak lain dari berdakwah dan berceramah sampai ke London sekalipun. Pesawat terbang atau kereta api adalah tempat biasa untuk mengerjakan tugas-tugas perkuliahan. Itupun masih belum melepaskannya dari pekerjaan rutin di rumah mencuci pakaiannya, istri, dan anak-anak.

Mata rantai karir politik Irwan Prayitno sebagai buah reformasi melulu adalah dakwah dari kampus ke kampus. Dia merasakan semuanya berawal dari fenomena di akhir 1980-an saat mulai muncul satu dua pelajar-mahasiswa yang menutup aurat tubuhnya, sesuai syariat Islam. Fenomena itu semakin marak di era 1990-an bahkan menjadi modis dan enak dipandang mata sehari-hari. Fenomena sama juga terjadi di kampus-kampus yaitu dakwah, sebuah aktivitas yang intens digeluti Irwan.

Para aktivis dakwah ketika itu paham bahwa Soeharto naik ke panggung kekuasaan adalah atas dukungan umat Islam yang tergabung dalam berbagai elemen seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pelajar Islam Indonesia (PII), Gerakan Pemuda Islam (GPI), dan lain-lain. Namun setelah berkuasa, kata Irwan, Soeharto tidak pandai berterimakasih bahkan sang jenderal ini cenderung memusuhi kekuatan politik umat Islam.
 

Antar kedua kekuatan mulailah bergesek, seperti saat pengajuan RUU Perkawinan yang banyak bertentangan dengan syariat Islam. Lalu berlanjut ke penentangan terhadap Tap MPR tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Terakhir mengerucut ke puncak saat peristiwa Tragedi Tanjung Priok, 12 September 1984 yang menelan banyak korban jiwa dari umat Islam.

Irwan merasakan pula gaya represif pemerintahan Soeharto mulai merasuk ke perguruan tinggi. Semua ormas kemahasiswaan termasuk HMI dan PMII digusur dari kampus melalui kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK/BKK). HMI dan yang lainnya dipaksa pula untuk menerima azas tunggal Pancasila. “Kendati amat mencintai HMI, saya dan begitu pula teman-teman lainnya, akhirya harus mengucapkan selamat tinggal pada HMI karena telah menerima azas tunggal itu,” kenang Irwan.

Fase pergerakan baru justru mulai bermula. Kata Irwan, untuk meneruskan perjuangan mereka beralih ke mesjid di kampus-kampus sebagai satu-satunya media mengaktualisasikan potensi memperjuangkan Islam. Sebab ormas-ormas sudah dikebiri dengan azas tunggal Pancasila. Di Kampus UI Salemba aktivitas dakwah dibangun di mesjid Aref Rahman Hakim.

Di ITB Bandung berpusat di mesjid Salman, yang terkenal dengan Latihan Mujahid Dakwah dan Latihan Dasar Kepemimpinan (LMD/LDK) yang digerakkan oleh Dr. Imaduddin Abdul Rachim, M. Hatta Radjasa, dan lain-lain. Suasana serupa berkembang pula di mesjid AI-Gifari IPB Bogor, begitu pula di mesjid kampus lain seperti Unand dan IKIP Padang, UGM, Unibraw, Unpad dan lainnya.

Orientasi kegiatan mereka masih pada pembinaan aqidah dan akhlaq Islamiyah. Seperti pengajaran baca aI-Quran, mentoring agama, studia lslamika, serta konsultasi keagamaan. Khusus tentang LMD/LDK di Mesjid Salman ITB Bandung, model ini terkenal dengan pelatihan dakwah yang dilakukan dengan cara pembentukan kelompok-kelompok kecil dan dibimbing seorang mentor untuk mebicarakan segala segi kehidupan dari sudut pandang Islam.

Ketika LMD/LDK kian menunjukkan kekuatannya mulailah dibangun jaringan antar perguruan tinggi bernama Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK). Pertemuan pertama diselenggarakan di Masjid Salman ITB (1986), disusul di Masjid Al-Ghifari IPB (1987) yang menghasilkan khittah yakni petunjuk perjuangan LDK. “Dalam sosialisasi khittah inilah kemudian saya sering ke Padang, juga ke Padang Panjang, Bukitinggi, Solok dan Payakumbuh,” kata Irwan.

Pada FSLDK Nasional ke-1O di Malang 29 Maret 1998 lah dideklarasikan berdiri Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim hdonesia (KAMMI), yang di kemudian hari menjadi jaringan yang membesarkan Partai Keadilan (PK). PK sendiri akhirnya dideklarasikan pada Ahad, 9 Agustus 1998 di halaman Mesjid Al Azhar, Jakarta. Jaringan aktivis dakwah kampus yang digerakkan Irwan dan teman-teman terus menguat dan mengeras bahkan menjadi lembaga yang berjaringan nasional dan intemasional.

Ketika pendirian PK Irwan masih kuliah S-3 di UPM, karena itu, dia dipercayakan menjadi Ketua Perwakilan PK di Malaysia. Kelompok-kelompok pengajian mahasiswa asal Indonesia di Malaysia yang sudah lama berjaringan dengan dakwah kampus di Indonesia ikut langsung bergabung ke PK.

Masih mempersiapkan ujian akhir S-3 Irwan tiba-tiba disodori oleh DPP PK dari Jakarta formulir untuk diisi yang ternyata adalah formulir calon legislatif (Caleg). Pulang ke Sumatera Barat untuk kampanye pemilu 1999 dia masih dalam status ujian akhir S3. Karena itu, usai pemilu dia kembali ke UPM Malaysia dan lulus dengan gelar PhD bidang Training Management. Nah, ketika kembali dari Malaysia kepada Irwan telah tersedia sebuah kursi DPR dan ruangan di Fraksi Reformasi.

“Kedekatan kita dengan Pak Amien Rais, juga melihat wawasan serta mengenal mereka secara prbadi seperti Pak Fatwa, Pak Luthfi, termasuk juga Pak Hatta Rajasa yang mantan aktivis LDK Salman ITB, maka kami berkesimpulan tidak ada salahnya bergabung ke PAN di F-Reformasi,” jelas Irwan. Pilihan itu tidak salah. F-Reformasi bahkan mempercayakan amanat ke Irwan untuk harus memimpin Komisi VIII DPR RI.

Bahkan Irwan sudah dua periode dipercaya sebagai Ketua Komisi VIII. Awalnya duduk di kursi DPR bagi Irwan cukup mengagetkan sebab fraksi mengamanatkannya menjadi Ketua Komisi VIII. Walau sebenarnya kagetan sebab sejak semula tidak begitu paham mengenai politk praktis kecuali tentang dunia dakwah di kampus-kampus, Irwan sangat bersyukur sebab hampir semua teman-teman komisi menyenanginya.

“Mungkin karena bagi mereka saya orangnya lugu,” aku Irwan, yang merasa tidak mempunyai interest tertentu dalam setiap memimpin rapat dan sidang-sidang. Bagi Irwan, dalam memimpin rapat dan sidang kalau ada yang benar akan didukung walau itu pendapat dari anggota PDI-P. Tapi kalau ada yang salah tetap saya cecar walaupun itu dari PPP.

Komisi yang dipimpinnya tergolong basah, antara lain membidangi Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Riset dan Teknologi (Ristek), Lingkungan Hidup, dan badan-badan seperti BPPT, Batan, Lapan, Dewan Riset, dan lain-lain. Dipercaya sebagai ketua, itu dipandangnya karena kepribadian dan sikapnya yang masih lugu masih menarik kepercayaan fraksi dan anggota dewan. “Bahkan, dikalangan pers nasional pun Alhamdulillah saya sering diminta menjadi narasumber,” akunya mencoba mengukur tingginya kredibilitas para narasumber seperti dirinya, Hatta Rajasa, atau Pramono Anung. ► hp

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)

BIODATA LANJUT ►