Potret Perempuan Pejuang

Mantan Duta Besar Keliling era Bung Karno ini meninggal dunia pada usia pukul 08.40 Jumat, 25 Juni 2004 di Rumah Sakit Pelni Jakarta. Dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Karet Bivak Jakarta. Perempuan pejuang ini meninggalkan empat anak, delapan cucu dan empat cicit. Ia adalah pelaku penting sejarah pergerakan organisasi perempuan di Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari) dan Kongres Wanita Indonesia (Kowani) pada periode 1945-1955, periode genting di tengah kecamuk perang kemerdekaan.

Menurut anak bungsunya, Agus Supartono (Ketua PNI Marhaenisme), Rabu siang Nya Supeni masih main bridge bersama sahabat-sahabatnya di Gondangdia Lama. Sekitar pukul 11.30, minta dijemput karena kepalanya pusing, kemudian diantar ke rumah sakit Pelni.

Ketertarikannya pada pergerakan kemerdekaan sudah tampak ketika ia mengecap bangku sekolah. Pada usia 16 tahun, Supeni duduk sebagai Wakil Ketua Indonesia Muda (IM) Cabang Blitar. IM adalah satu dari dua organisasi pergerakan pemuda di Blitar. Organisasi lainnya Jong Islamiten Bond. Meski berbeda haluan, kedua organisasi tersebut memiliki cita-cita yang sama, yaitu mewujudkan Indonesia merdeka. Orang Belanda, termasuk Direktur HIK (Sekolah Menengah Guru), tahu benar tujuan aktivis calon guru seperti Supeni.

"Di mata Belanda, mana mungkin calon guru malah jadi penganjur kemerdekaan. Saya dikeluarkan dari sekolah," kisah Supeni yang kini berusia 85 tahun, anak seorang pegawai perusahaan kehutanan Belanda berkedudukan di Tuban. Padahal, nilai pelajaran Supeni selalu bagus.

Akhirnya dia dikeluarkan dari HIK bersama Ketua IM Sukarni, yang kelak jadi tokoh pemuda pada masa proklamasi 1945. Ia kemudian menyelesaikan pendidikannya di sekolah swasta yang bayarannya lebih mahal. Saat ujian kelulusan, Supeni satu-satunya peserta ujian persamaan yang lulus di Solo dari seluruhnya 12 peserta ujian seangkatannya.

Tahun lalu Supeni meluncurkan buku baru dengan judul Napak Tilas Bapak-Bapak Pejuang Menuju Indonesia Merdeka (Yayasan Penerbitan Putera, Oktober 2001). Buku itu bukan otobiografi, melainkan semacam tulisan catatan sejarah dari kacamata Supeni sebagai pelaku otentik perjuangan kemerdekaan. Salah satu dari bab buku itu memuat catatan dari hari ke hari sampai tahap pengakuan kedaulatan (17 Agustus 1945-1 Januari 1950).

Di organisasi perempuan dia menjabat Sekretaris Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari) Cabang Madiun (1945), Ketua Kowani (payung organisasi perempuan masa itu) daerah Madiun (1946), Ketua Umum Kowani Pusat di Yogyakarta (1948-1950), dan anggota pengurus Perwari Pusat di Jakarta (1950-1955). Ia menjadi aktivis pada zaman krisis yang lebih sulit kondisinya dibanding krisis sekarang ini.

Setelah giat di organisasi perempuan, dia kemudian berkiprah sebagai pengurus Partai Nasional Indonesia (PNI). Karirnya kemudian beralih ke sektor formal sebagai pejabat negara pada dekade 1950-1960-an.

Meskipun Supeni melakukan aktivitas pergerakan dalam organisasi Kowani, namun namanya tidak tercantum pada halaman "sejarah singkat" (brief history) situs web Kowani, www.kowani.or.id. Situs tersebut pun tidak merinci pergerakan perempuan pada periode 1946-1950.

Kesibukannya di organisasi tidak berarti ia melupakan masalah keluarga. Keduanya mendapat perhatian yang sama yang sempat membuatnya bingung. "Saya kebingungan antara mengurus tiga anak dengan kegiatan di organisasi. Keduanya tak mungkin ditinggalkan. Kegiatan masa perang yang dialami gerakan organisasi perempuan masa itu sama berbahayanya dengan yang dihadapi para tentara. Kami mengurus segalanya, mengumpulkan bahan pangan untuk dapur umum yang diperoleh secara jimpitan. Setiap keluarga menyumbang tiga jimpit," tutur Supeni.

Tugas gerakan perempuan juga mengurus pejuang yang gugur di peperangan, mencari keluarga si korban tewas, memberi kabar, bahkan kemudian mengurus jenazah kalau masih bisa. Tidak sekali dua kali keluarga pejuang yang dicari ini telah tercerai-berai. Tidak jarang rumah si keluarga ini ditemukan dalam keadaan kosong atau malah yang ada hanya anak-anak pejuang di rumah kosong itu.

"Kami lantas mengurus anak-anak telantar korban perang ini. Pada masa itu sarana apalagi transportasi tidak semudah sekarang. Para pejuang perempuan ini ke sana kemari naik sepeda, mencari sanak keluarga korban perang. Waktu itu kami juga naik turun truk atau tumpangan kendaraan lain. Tidak jarang menumpang truk yang penuh tentara. Tapi, kami tak sampai dikurangajari," papar Supeni.

Ketika mendapat tugas ke Mojokerto dari pengurus Kowani Yogyakarta, ia menggendong anak ketiganya yang berusia 10 bulan. Pulang dari Mojokerto terdengar kabar pasukan Belanda sudah masuk Yogyakarta. "Saya panik karena meninggalkan dua anak di rumah. Saya menumpang kereta tentara dari Mojokerto cuma sampai Solo," katanya.

Di Solo, dia pinjam sepeda saudaranya. Anaknya ia ikat di boncengan. Kerap ia menuntun sepeda melewati pematang sawah untuk menghindari pasukan Belanda. Akhirnya saya sampai ke rumah dan mendapati anaknya telah diurus tetangga. Tapi, harta benda di rumah habis kecuali beberapa lembar kain batik. Bulan-bulan berikutnya ia hidup dari menjual kain batik itu.

Karir Politik

Ketika Jepang mendarat di Indonesia pada tahun 1942, tersiar berita bahwa Bung Karno dibebaskan dari pengasingannya yang membangkitkan kembali semangat Supeni. Walau ia sudah pindah ke Madiun, namun tetap tekun mengikuti perkembangan situasi di tanah air.

Jepang cepat sekali mengkonsolidasi pemerintahan militer-nya di seluruh Hindia Belanda. Berbagai organisasi dibentuk, antara lain organisasi wanita Fujinkai, yang salah satu kegiatannya adalah menghimpun perhiasan untuk membantu perang Asia Timur Raya. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Fujinkai bubar. Organisasi yang pernah menjadi wadah "gelap" perjuangan mempersiapkan Indonesia merdeka itu mengubah namanya menjadi Persatuan Wanita Madiun. Supeni menjabat sekretaris di organisasi ini.

Kongres Wanita Indonesia yang pertama di Klaten (15-17 Desember 1945) melahirkan badan fusi dengan nama "Persatuan Wanita Republik Indonesia" (Perwari). Selanjutnya pada Kongres Wanita kedua di Madiun (14-16 Juni 1946) melahirkan "Kongres Wanita Indonesia" (Kowani). Kowani cabang Madiun memilih Supeni sebagai Ketua, namun kemudian ia harus pindah ke Yogyakarta.

Dalam kongres Kowani di Solo, Supeni terpilih menjadi ketua umum Kowani Pusat. Pada masa pimpinannya, Kowani berhasil menyelenggarakan Konferensi Antarwanita Indonesia di Hotel Garuda Yoyakarta pada bukan September 1949.

Akhir tahun 1949 Supeni diangkat menjadi anggota Dewan Partai PNI dan langsung diberi beberapa tugas, terutama dalam hal menangani persiapan Pemilihan Umum yang hendak diselenggarakan untuk pertama kalinya dalam sejarah RI, yaitu pada tahun 1955.

Supeni terpilih menjadi anggota DPR dan Konstituante melalui pemilu 1955. Di DPR Supeni terpilih menjadi ketua Seksi Luar Negeri. Terobosan penting yang dilakukan oleh Supeni saat itu adalah mengambil prakarsa memajukan usul resolusi di DPR yang isinya memberikan dukungan atas tindakan Pemerintah Mesir menasionalisasi Terusan Suez. Usul resolusi tersebut diterima dengan aklamasi.

Pada bulan September 1960 berdasarkan Surat Keputusan Presiden, Supeni diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Pemerintahan Amerika Serikat, untuk jangka waktu 3 tahun. Namun kemudian dibatalkan, dan pada tahun 1961 Supeni diangkat sebagai Duta Besar Keliling RI sekaligus Pembantu Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Urusan PBB.

Pada tahun 1963, Supeni turut memperjuangkan kembalinya Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi melalui persetujuan Dewan Keamanan PBB. Karena kegigihannya memperjuangkan Irian di Konferensi Asia Afrika tahun 1955, sampai-sampai ia mendapat julukan "The Irian Lady".

Ketika menjabat sebagai Duta Besar Keliling, Supeni juga mendapat tugas menjadi sponsor KTT Non-Blok yang berlangsung di Beogard. Selain itu Supeni juga memiliki peran besar pada Konferensi Islam Asia Afrika tahun 1964 di mana ia menjadi penengah ketika terjadi ketegangan pada saat konferensi berlangsung.

Pada tahun 1965 ketika mempersiapkan Konferensi Asia Afrika ke-2, Supeni mendapat tugas khusus yaitu keliling mengunjungi 22 negara di Afrika agar KAA bisa berjalan lancar. Februari 1966, Supeni sempat melaksanakan tugas terakhir sebagai duta besar keliling dari Presiden Sukarno, yaitu ke Manila dan Kamboja menemui pemimpin di kedua negara tersebut sebagai cikal bakal ASEAN.

Seusai Kongres PNI di Semarang pada tahun 1970, Supeni diangkat menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Partai pada tahun 1972 sampai akhirnya PNI difusikan masuk ke dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Pada masa Orde Baru, Supeni tetap berkecimpung di dunia kepartaian. Namun pada masa itu Ny. Supeni terpaksa mengalami peristiwa pahit di mana ia tidak diperbolehkan eksis di bidang politik dan kepartaian. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk menggeluti dunia penerbitan dengan menerbitkan koran mingguan.

Riwayat Hidup

Supeni dilahirkan di Tuban, Jawa Timur pada tanggal 17 Agustus 1917. Terlahir sebagai anak ke-6 dari 7 bersaudara dari pasangan Imam Supeno dan Musripah. Nama Supeni diiberikan oleh kakeknya dari bahasa Jawa yaitu su berarti lebih, peni berarti sanjung, dengan maksud agar kelak cucunya selalu disegani.

Setelah lulus dari HIS (sekolah dasar 7 tahun, berbahasa Belanda) di Tuban, Supeni melanjutkan sekolah ke HIK Negeri (Sekolah Guru 6 tahun) di Blitar. Pada waktu itu tahun 1931, di Blitar sudah berdiri persiapan cabang gerakan pemuda nasional "Indonesia Muda". Sewaktu membaca azas dan tujuannya, ia tertarik dan langsung menggabungkan diri. Dalam kepengurusan cabang, Supeni terpilih menjadi Wakil Ketua merangkap Ketua Keputrian Indonesia Muda (KIM). Dalam rapat-rapat umum IM, Supeni sering tampil sebagai pembicara yang berulang kali diketok Belanda (reserse bidang politik) dan diberi macam-macam peringatan, namun Supeni tidak gentar.

Pada saat menempuh ujian untuk naik kelas 3, Supeni dinyatakan lulus ujian dan berhak naik ke kelas. Tetapi pada waktu yang bersamaan, ia juga dikeluarkan dari sekolah tersebut dengan catatan dalam rapornya karena berpolitik. Kemudian Supeni mencari sekolah lain, namun karena adanya catatan dikeluarkan karena berpolitik, menyebabkan ia tidak bisa diterima lagi di sekolah negeri. Ia langsung ditolak saat mendaftarkan diri di MULO Negeri Solo. Akhirnya Supeni masuk di HIK Muhammadiyah Solo dan diterima di kelas 3.

Ketika hampir tamat dan hendak menempuh ujian akhir, ibu dan kakaknya menginginkan agar ia mengikuti ujian negeri agar bisa memperoleh ijazah negeri. Dari 25 siswa sekolah swasta, hanya Supeni saja yang lulus. Mendengar Supeni lulus ujian negeri, Houtvester (kepala kehutanan) di Bojonegoro yang dulu adalah majikan ayahnya, langsung menawari pekerjaan dengan gaji awal f 90 sebulan. Tetapi Supeni menolaknya.

Supeni berangkat ke Surabaya dan diterima menjadi guru pada salah satu HIS partikelir dengan gaji f 20 sebulan. Setelah 1 tahun menjadi guru ia kembali ke Bojonegoro dan tinggal bersama ibunya. Kemudian ia membangun rumah tangga dengan Ahmad Natakusuma dan terus aktif dalam pergerakan politik Indonesia.

Pada bulan September 1962, Supeni dimasukkan dalam delegasi Indonesia ke Sidang Majelis Umum PBB, dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Subandrio. Tugas delegasi yang terpenting di antaranya bagaimana memenangkan Indonesia dalam perdebatan mengenai Irian Barat. Namun pada saat sedang menjalankan tugas di PBB tersebut Supeni diganggu oleh teror dan fitnah yang menyakitkan.

Ketika kembali ke tanah air, usaha Supeni untuk bisa bertemu langsung dengan Presiden Sukarno untuk memberikan laporan selalu dihalang-halangi. Akhirnya Supeni berhasil bertemu dengan Bung Karno, dengan waktu yang dibatasi selama 30 menit. Dalam pembicaraan dengan Bung Karno, Supeni menanyakan perihal fitnah yang menimpa dirinya. Bahkan pada saat itu Supeni juga langsung mohon mengundurkan diri dari jabatan sebagai Duta Besar Keliling dan juga dari jabatan-jabatan lain di Deplu.

Di tengah ketegangan, Bung Karno menawarkan secangkir kopi panas yang diseduhnya sendiri dan menanyakan berapa ukuran gulanya. Seketika Supeni menjadi surut emosinya, inilah pertama kalinya pengalaman Supeni sejak mengenal Bung Karno, seorang presiden yang bersedia membuatkan kopi untuknya.

Pengalaman berkesan lainnya yaitu ketika pada tahun 1965, kebesaran Bung Karno mulai surut dan dianggap berdosa karena terjadinya G30S/PKI. Sebagian rekan-rekan terdekat Bung Karno dan tokoh-tokoh politik merasa prihatin dengan keadaan Bung Karno, apalagi negara mulai kacau. Mereka menyarankan agar Bung Karno pergi ke luar negeri untuk menenangkan diri. Namun Bung Karno menolak dengan alasan tidak ingin meninggalkan rakyat dalam keadaan yang kacau pada saat itu. Bung Karno tidak menginginkan terjadinya perang saudara. Ia membiarkan dirinya tenggelam asalkan negara kesatuan RI tetap utuh. Mendengar hal tersebut Supeni terdiam, termenung, dan merasa bodoh karena tidak berpikir jauh seperti Bung Karno.

Ny. Supeni kini tinggal di rumahnya yang asri dan nyaman di Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta. Lukisan besar Bung Karno yang gagah mengenakan setelan hijau panjang, dadanya digantungi deretan tanda jasa, dan menggenggam tongkat komando terpampang di salah satu ruang tamu. Senyum Bung Karno di lukisan itu begitu hidup, menguasai suasana ruang tersebut. Di sisi lain ada deretan bendera merah PNI.

Si empunya rumah juga masih menjaga penampilan. Saat ditemui pada acara hari ulang tahunnya, Sabtu 17 Agustus 2002, Supeni mengenakan gaun batik warna merah berhias bunga-bunga kecil. Buyut dan cucu dari empat anaknya (Sonny Sumarsono, 65, Puji Kusumaningtyas, 60, Ardi Suputro, 55, dan Agus Supartono, 52) berdatangan, silih berganti mencium tangan.

Pada usia 85 tahun itu, ia masih berjalan tegak, tanpa tongkat, bicara lancar, tidak kehilangan ingatan pada catatan tahun-tahun peristiwa sejarah dan kisah hidup pribadinya. Satu hal saja yang ia tolak untuk dibicarakan: suami. "Saya menjaga kebugaran dengan senam ringan, lalu rutin bermain bridge dengan ibu-ibu," tutur Supeni.

Ny. Supeni juga menulis buku Pertama adalah “Politik Ketahanan Nasional Indonesia” yang terbit tahun 1999 diterbitkan oleh Yayasan Penerbitan Putra. Buku tersebut berisi sumbangan pikiran bagi panitia penyiapan materi sidang MPR yang bersidang pada tahun 1973. Walaupun begitu, isi, semangat, dan aspirasinya, masih sangat relevan untuk dipergunakan sebagai bahan pemikiran anggota anggota MPR dalam membicarakan Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam menghadapi situasi di tanah air pada sekarang ini.

Buku kedua berjudul “Napak Tilas Bapak Bapak Pejuang Menuju Indonesia Merdeka Adil dan Makmur”. Diterbitkan tahun 2001 oleh penerbit yang sama dengan tebal 676 halaman. Buku ini disusun sesuai dengan sifat napak tilas. Maka di dalam buku ini pidato maupun keterangan, kata-kata tokoh pejuang yang bagaimana pun panjangnya, untuk tidak mengurangi arti dan nilainya, dimuat sepenuhnya, supaya pembaca dapat menganalisis dan menilai sendiri. Perbedaan pendapat antara Bung Karno dan Bung Hatta, Bung Karno dan Bung Syahrir, Bung Karno dan K.H. Agus Salim, dibeberkan apa adanya. ►tsl

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)