2004-2009 :: Kabinet Indonesia Bersatu

2001-2004 :: Kabinet Gotong Royong
1999-2001 :: Kabinet Persatuan Nasional
1998-1999 :: Kabinet Reformasi Pmbngunan
1998-1998 :: Kabinet Pembangunan VII
1993-1998 :: Kabinet Pembangunan VI
1988-1993 :: Kabinet Pembangunan V
1983-1988 :: Kabinet Pembangunan IV

1978-1983 :: Kabinet Pembangunan III
1973-1978 :: Kabinet Pembangunan II

1971-1973 :: Kabinet Pembangunan I
1967-1968 :: Kabinet Ampera II

1966-1967 :: Kabinet Ampera I

1966-1966 :: Kabinet Dwikora II

1964-1966 :: Kabinet Dwikora I

1963-1964 :: Kabinet Kerja IV

1962-1963 :: Kabinet Kerja III

1960-1962 :: Kabinet Kerja II
1959-1960 :: Kabinet Kerja I

1957-1959 :: Kabinet Karya

1956-1957 :: Kabinet Ali Sastroamidjojo II

1955-1956 :: Kabinet Burhanuddin Harahap

1953-1955 :: Kabinet Ali Sastroamidjojo I

1952-1953 :: Kabinet Wilopo

1951-1952 :: Kabinet Sukiman-Suwirjo

1950-1951 :: Kabinet Natsir

1949-1950 :: Kabinet RIS

1949-1949 :: Kabinet Hatta II

1948-1949 :: Kabinet Darurat

1948-1949 :: Kabinet Hatta I

1947-1948 :: Kabinet Amir Syafruddin II

1947-1947 :: Kabinet Amir Syafruddin I

1946-1947 :: Kabinet Syahrir III

1946-1946 :: Kabinet Syahrir II

1945-1946 :: Kabinet Syahrir I

1945-1945 :: Kabinet Presidentil

Hatta Rajasa

Penganut Pluralisme Politik

Penganut pluralisme dalam politik ini berobsesi menjadi politisi negarawan yang mendahulukan kepentingan bangsa. Terlatih bekerja keras, jujur, mandiri dan bekerjasama sejak kecil. Sekjen PAN dan Menristek Kabinet Gotong-Royong ini dipercaya kembali memimpin Departemen Perhubungan dalam Kabinet Indonesia Bersatu.

MS Kaban

Bintang Bulan Bintang di Kabinet

Mari Pangestu

Ekonom Indonesia Kelas Dunia

Menteri Perdagangan Kabinet Indonesia Bersatu dan mantan direktur eksekutif CSIS ini seorang ekonom perempuan Indonesia yang sudah dikenal dunia. Puteri ekonom kondang Panglaykim, ini telah menjadi pembicara laris bukan hanya di Indonesia tapi juga di berbagai belahan dunia. Ia sering dimintai masukan oleh World Bank, IMFdan ADB.

Dr. Sri Mulyani Indrawati

Fokus Perbaikan Iklim Investasi

Ia primadona, cerdas, jelita dan populer. Analisisnya kritis, lugas dan jernih. Setahun setelah menjabat Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Kabinet Indonesia Bersatu, mantan Executive Director IMF ini dipercaya menjabat Menteri Keuangan menggantikan Yusuf Anwar dalam reshuffle KIB yang diumumkan 5 Desember dan dilantik 7 Desember 2005.

Dr. Hamid Awaludin

Sapaan Khasnya Selalu Hangat

Keakraban mantan Anggota KPU ini tak berubah setelah menjabat Menteri Hukum dan HAM KIB. Sapaannya masih tetap hangat. Candanya pun terus mengalir seakan tidak ada habisnya.  Suara khas yang kental berlogat Makassar, dosen Unhas yang dikenal dekat dengan Wapres Jusuf Kalla, itu sangat mendukung keakrabannya. 

Dr Meutia Hatta

Risaukan Pelecehan Perempuan

Menteri Pemberdayaan Perempuan ini menegaskan pelecehan terhadap perempuan harus diberantas. Dia melihat, pelecehan terhadap perempuan terjadi di seluruh lapisan, dari bawah sampai atas. Pelecehan terjadi di kalangan dewan terhormat, juga publikasi media massa yang cenderung melecehkan citra perempuan.

Susilo Bambang Yudhoyono (5)

Presiden Pertama Pilihan Rakyat

Ini dia Presiden RI pertama hasil pilihan rakyat secara langsung. Lulusan terbaik Akabri (1973) yang akrab disapa SBY dan dijuluki 'Jenderal yang Berpikir', ini menyerap aspirasi dan suara hati nurani rakyat yang menginginkan perubahan yang menjadi kunci kemenangannya dalam Pemilu Presiden putaran II 20 September 2004.

M. Jusuf Kalla

Tokoh Utama Perdamaian Malino

Pengusaha sukses dan kader Golkar ini seorang tokoh yang dinilai ‘bersih’ dan dapat diterima semua golongan. Tak heran bila ia mendapat kesempatan menjabat menteri. Ia pun menjadi tokoh utama perdamaian Malino. Tokoh bersahaja ini pun sempat ikut konvensi capres Golkar, sebelum dipinang SBY menjadi pasangan Cawapres.

Mardiyanto

Mendagri yang 'Bapak Rakyat'

Mardiyanto seorang pemimpin yang cerdas, bersahaja dan selalu menempatkan diri sebagai bapak selutuh rakyat. Karifannya sebagai pemimpin telah teruji selama menjabat Gubernur Jawa Tengah 1998-2007, melayakkannya menjabat Menteri Dalam Negeri 2007-2009.

 

Widodo Adi Sucipto

Prioritas Atasi Konflik & Teroris

Mantan Panglima TNI 1999-2002 ini menerima amanah sebagai Menko Polhukam Kabinet Indonesia Bersatu. Seusai serah terima jabatan dari Menko Polkam ad interim Hari Sabarno, Kamis (21/10/2004), dia mengemukakan, akan memprioritaskan upaya penyelesaian masalah konflik Aceh dan Papu serta upaya penanganan terorisme.

 

Aburizal Bakrie (1)

Pengusaha Politisi Jadi Menko Kesra

Jabatan Aburizal Bakrie, pengusaha yang politisi Partai Golkar, ini dirotasi dari Menko Perekonomian menjadi Menko Kesra pada resuffle Kabinet Indonesia Bersatu yang diumumkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Gedung Agung Yogyakarta, Senin (5/12) pukul 21.00. Jabatan Menko Perekonomian dipercayakan kepada Boediono.

 

Mohammad Ma’ruf

Pamong Penjunjung Supremasi Hukum

Mendagri KIB, ini seorang pensiunan perwira tinggi militer dengan pangkat Letnan Jenderal TNI AD.  Sebagai pamong, mantan Kassospol ABRI (1995) dan Gubernur AMN (1992), ini dikenal sangat menjunjung tinggi supremasi hukum dalam membina kehidupan sosial politik dalam negeri yang sangat dinamis.

 

Paskah Suzetta

Politisi Perencana Pembangunan

Bendahara DPP Partai Golkar yang menjabat Ketua Komisi XI DPR Drs HM Paskah Suzetta, MBA, dipercaya menjadi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, mengganti-kan Sri Mulyani Indrawati yang kemudian menjadi Menteri Keuangan, dilantik Rabu 7 Desember 2005.

 

Sofyan A. Djalil

Mutiara Bangsa dari Aceh

Kisah hidup anak petani ini pantas dijadikan inspirasi bagi penimba pengalaman. Mantan Asisten Kepala Badan Pembina BUMN/ Staf Ahli Meneg BUMN, ini bak mutiara yang masih terpendam sebelum diangkat menjadi Menkominfo (Menteri Negara Komunikasi dan Informasi) Kabinet Indonesia Bersatu. Dia mutiara bangsa dari Aceh.

 

Jero Wacik

Simbiosis Budaya dan Pariwisata

Putra Bali kembali mempimpin Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar). Jero Wacik, kelahiran Singaraja, Bali, 24 April 1949, ini dipercaya menjabat Menteri Negara Budpar menggantikan I Gde Ardhika. Lulusan S1 ITB dan FE UI ini, sebelumnya seorang pengusaha jasa pariwisata yang aktif di Partai Demokrat.

 

Purnomo Yusgiantoro

Menteri Pemberani Tidak Populis

Dia menteri terbaik Kabinet Gotong-Royong. Pantas saja Presiden Yudhoyono  mengangangkatnya kembali menjabat Menteri ESDM Kabinet Indonesia Bersatu. Dia menteri pemberani mengambil kebijakan tidak populis demi kepentingan kemandirian bangsa. Berani menaikkan harga BBM mengikuti standar harga internasional.

 

Anton Apriantono

Berjanji Lindungi Petani

Dosen IPB yang menjadi Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Bersatu ini mengatakan, terdapat sejumlah isu penting dalam pembangunan pertanian dalam lima tahun ke depan. Di antaranya konversi lahan pertanian ke nonpertanian, ancaman produk impor, wabah, swasem-bada pangan, dan konflik kepentingan pusat dan daerah.

 

H. Bachtiar Chamsyah, SE (1)

Nakhoda Kebangkitan Depsos Baru

Politisi yang piawai berdiplomasi meminimalisasi konflik untuk mencapai suatu konsensus, ini mengaku belajar politik dari emaknya (ibunya). Ia seorang kader terbaik Partai Persatuan Pembangunan. Namanya makin akrab di lidah publik bak selebriti, saat ia memimpin Pansus Bulog (2000-2001). Maka banyak pihak menilai sangat bijak manakala Presiden Megawati mengangkatnya menakhodai kebangkitan Depsos.

 

Jusman Syafii Djamal

Menhub Janji Nihil Kecelakaan

Jusman tak menduga akan menjadi Menhub menggantikan Hatta Rajasa. Namun peranannya sebagai anggota Tim Nasional EKKT membuatnya lebih dikemal Presiden SBY dan mengangkatnya jadi Menhub (reshuffle kabinet, 7 Mei 2007. Dia berjanji harus bisa capai nihil kecelakaan jasa transportasi.

 

Abdul Rahman Saleh

Siap Berantas Korupsi Besar

Namanya populer tatkala sebagai hakim agung menyampaikan dissenting opinion (pendapat berbeda) dalam kasus korupsi Bulog II dengan terdakwa Akbar Tandjung cs. Pendekar hukum yang tinggi kurus itu dipercaya SBY-JK menjabat Jaksa Agung KIB. Dia berjanji memprioritaskan perkara-perkara korupsi besar pada 100 hari pertama.