|
C © updated 20102004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
► e-ti/atur |
|
|
Nama:
Jusuf Anwar
Lahir:
Tasikmalaya, Jawa Barat, 2 Januari 1941
Agama:
Islam
Isteri:
Siti Lastrijah
Pendidikan:
- S2 (MA) bidang ekonomi dari Vanderbilt University, AS
Jabatan:
= Duta Besar RI di Jepang, 2005-sek
= Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu 2004-2005
= Direktur Eksekutif Asian Development Bank, Manila
(Juli 2000 - 15 Oktober 2004)
= Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) 1998-2000
= Sekjen Departemen Keuangan
= Direktur Utama PT Danareksa
= Kepala Balai Pendidikan dan Latihan Keuangan
|
|
|
|
|
|
|
BIOGRAFI |
|
|
Jusuf Anwar
Perbesar Sumber Penerimaan
Mantan Sekjen Depkeu dan Ketua Bapepam 1988 - 2000 terpilih menjabat
Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu, Oktober 2004. Setahun
kemudian, tepatnya 7 Desember 2005, KIB direshuffle, Jusuf Anwar
digantikan
Sri Mulyani Indrawati, Ph.D,
yang sebelumnya menjabat Menneg PPN/Kepala Bappenas. Anwar lalu menjabat
duta besar RI di Jepang.
Dia pejabat karier di Depkeu.
Menurutnya, tantangan terbesar dalam tugasnya sebagai menkeu adalah
mengatasi masih adanya defisit dalam APBN. Tantangan itu bisa ditangani
dengan memperbanyak sumber-sumber penerimaan negara.
Dia melihat masalah APBN berat, karena defisit masih ada sementara
sumber-sumber penerimaan langka. Untuk itu, menurutnya, diperlukan
ekstensifikasi. Dia mengemukakan hal itu saat ditemui di kediamannya di
Jakarta Selatan, usai pengumuman menteri-menteri kabinet oleh Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta, Kamis (21/10/2004) dini hari.
Dijelaskan, sebuah keuangan negara idealnya tidak defisit, sehingga untuk
itu pemerintah harus segera mencari sumber-sumber penerimaan baru untuk
menambalnya.
Perihal upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi sementara pemerintah
harus menekan defisit, Jusuf mengatakan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi
anggaran pemerintah tidak boleh besar pasak daripada tiang.
Menurutnya, pertumbuhan sangat penting. "Tetapi kalau kita lihat sisi
penerimaan dan pengeluaran yang ideal tidak boleh besar pasak daripada
tiang, sementara pertumbuhan kan bisa dengan berbagai cara," kata Ketua
Bapepam 1988 - 2000 itu.
Utang Luar Negeri
Sementara, sesaat setelah dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,
Kamis (21/10/2004) di Istana Negara, Jakarta, Jusuf Anwar mengatakan untuk
mengurangi beban utang luar negeri dan mengurangi ketergantungan pada
utang luar negeri, pemerintah akan segera mengupayakan sejumlah langkah
dalam pengelolaan utang luar negeri (debt management).
Langkah itu, katanya, di antaranya dengan mulai memperbesar jumlah
pertukaran utang dengan program kegiatan (debt swap), pengembalian utang
yang belum dan tidak digunakan pemerintah selama ini, dan menuntut
pengembalian commitment fee atas pinjaman yang belum dipakai.
"Mengenai debt management, kita akan mulai mengurangi terus-menerus
ketergantungan dan beban utang luar negeri melalui sejumlah langkah,
seperti memperbesar jumlah debt swap, pengembalian utang yang belum dan
tidak terpakai, dan pengembalian commitment fee," ujar Jusuf.
Menjawab pertanyaan, apakah pemerintah perlu meminta pengampunan utang
untuk utang luar negeri yang ternyata dikorupsi oleh pejabat Indonesia di
masa lalu, Jusuf mengatakan, "Banyak orang yang selalu ’bernyanyi’ soal
utang yang dikorupsi. Katanya, 30 persen, 40 persen dari pinjaman itu.
Tetapi, tidak ada satu pun yang bisa dibuktikan."
Jusuf mengaku sejak tahun 1990 sudah berpengalaman menangani utang-piutang
swasta. "Mereka yang di Indonesia itu tidak pernah melihat uangnya.
Tendernya itu adalah kompetisi internasional dengan competitive bidding.
Pembayarannya juga langsung ke penyalur. Jadi, kalau ada keciprit-keciprit
kecil, itu tidak mungkin," katanya lebih lanjut.
Jusuf Anwar secara resmi mulai memimpin Departemen Keuangan sejak 21
Oktober 2004 setelah serah terima jabatan dengan Menteri Keuangan Kabinet
Gotong Royong Boediono, yang dihadiri oleh seluruh direktur jenderal dan
sesepuh yang ada di lingkungan departemen tersebut.
►tsl
*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)
|
|