Aktivis Penikmat Sastra

Kegemaran Binny Buchari melahap karya sastra merupakan bagian dari upayanya untuk menjaga keseimbangan antara kerja otak dan nurani. Binny sampai tiga kali membaca ulang novel Hotel Du Lac karya Anita Brookner. Novel ini meraih Booker Prize tahun 1984. Dia memang penikmat sastra, bukan karena kebetulan S1-nya Jurusan Sastra Inggeris Universitas Gajah Mada.

Binny baru saja selesai menerjemahkan novel Brookner yang lain, Brief Lives, A World of Strangers-nya Nadine Gordimer dan An Equal Music-nya Vikram Seth. Kecintaan Binny (45) pada sastra memang ada dasarnya. Ia sarjana sastra Inggris UGM, Yogyakarta.

Direktur Eksekutif INFID ini menganggap membaca sastra mengasah kepekaan pikiran dan hati. Karena itu, di kala senggang ia selalu berusaha membaca novel-novel sastra. Ia merasakan kebiasaan itu sebagai kebutuhan untuk membuat jarak dengan kerja-kerja kampanye, advokasi dan lobi yang sangat melelahkan.

INFID banyak berurusan dengan masalah pembangunan dan utang-utang pemerintah. Menurut Binny, Indonesia masuk ke dalam jebakan utang. Artinya mencari utang baru untuk menutup utang lama. Kalau disebut dalam angka, utang dalam dan luar negeri Indonesia sudah menyentuh 150 miliar dollar AS, dengan rincian 80 miliar utang dalam negeri dan 70 miliar dollar utang luar negeri.

Akibatnya, anggaran negara sebagian besar tersedot oleh pengembalian utang dan bunganya, sedangkan anggaran pembangunan, khususnya pendidikan dan kesehatan, sangat terbatas. Pemerintah mestinya tidak begitu saja percaya pada penilaian lembaga keuangan internasional bahwa jumlah utang Indonesia masih terkelola. Artinya, meski utang besar, pendapatan negara masih cukup untuk membayar dan tak akan berdampak negatif pada kemiskinan.

“Kalau dilihat dari segi produk domestik bruto (GDP) memang masih terkelola. Tetapi dari dampaknya terhadap pembangunan, itu sebuah tragedi,” kata Binny.

Konkritnya, dalam APBN 2005, alokasi anggaran untuk cicilan utang dan bunganya Rp 143,60 triliun dari total anggaran Rp 377,89 triliun. Sedangkan anggaran pembangunan hanya Rp 70,87 triliun dari seluruh pengeluaran Rp 471,03 triliun. Untuk menutup defisit sekitar Rp 93,14 triliun, pemerintah harus menguras tabungannya, menjual aset BPPN dan mencari utang baru. Belum lagi utang dalam negeri yang luar biasa besarnya, 80 miliar dolar, akibat ditutupnya 16 bank. Lalu ada BLBI yang harus ditalangi pemerintah.

Kata Binny, yang patut dicemaskan, capital flight (pelarian modal) terus terjadi, sementara investasi baru tidak masuk. Tetapi yang paling penting, pemerintah baru melaksanakan mandat dari rakyat,
mewujudkan kesejahteraan. Salah satu caranya, menyelesaikan utang secara komprehensif. Jika masuk ke Paris Club harus diupayakan skema baru, mencakup pemotongan utang, bukan memindahkan beban kepada generasi berikutnya lewat penangguhan pembayaran utang.

Menurut Binny, negosiasi utang bukan soal negosiasi ekonomi, itu negosiasi politik, dan terkait dengan hubungan internasional. Kreditor Indonesia tidak terdesak secara politis untuk memberi pemotongan utang, tidak seperti pada Pakistan.

Begitu ada peristiwa 11 September, Pakistan langsung bilang mau memerangi Al-Qaeda. Pemerintah Pakistan mendapat skema Islamabad dengan potongan utang sampai 60 persen. Jepang yang dalam tradisinya tak pernah menghapuskan utang, memberikannya pada Irak. Dulu ada konteks Perang Dingin yang memungkinkan suatu negara mendapat pemotongan utang. Indonesia mestinya mencari arena yang bisa dimasuki, misalnya dengan menjual geopolitik, menjaga keamanan di Asia Tenggara.

”Negosiasi yang dilakukan Indonesia kurang kencang. Jika kita bilang tak mau bayar utang, mereka pasti datang ke kita,” kata Binny.

Dengan program IMF yang mengacu pada Washington Consensus, terjadi liberalisasi struktur ekonomi besar-besaran. Pasar Indonesia dibuka sebebas mungkin sehingga menjadi seperti tong sampah segala macam barang konsumsi. Di lain pihak, subsidi pertanian, kesejahteraan rakyat, dihapus. Akibatnya, harga (tarif) naik terus, dan kehidupan rakyat kecil makin sulit. Sementara dari sisi produksi dalam negeri, industri melemah sehingga tidak bisa bersaing dengan barang impor.

Karena itu, salah satu tugas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mencabut Inpres Nomor 5/2003. White Paper itu menyangkut program ekonomi Indonesia pasca-IMF, tetapi isinya persis program IMF, walaupun yang membikin pemerintah Indonesia.

Binny mengimpikan Indonesia yang lebih baik melalui jalan yang ia pilih. Dengan sadar, ia masuk ke dalam arus, yang mungkin kecil pada saat ini, tetapi suatu saat mampu mendobrak dan mendorong terjadinya perubahan.

Anak kedua dari lima bersaudara pasangan Dr Mochtar Buchori dan Soemanah ini, memulai karirnya sebagai jurnalis di harian
The Jakarta Post tahun 1983-1986. Ia meninggalkan dunianya yang mapan, karena kekritisannya tak banyak mendapat tempat. Dunia aktivis menantangnya ikut dalam gerakan yang memperjuangkan keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam arti luas, dan kesetaraan.

Inspirasi untuk bergabung dengan gelombang perjuangan datang dari teman-temannya yang mendirikan Kalyanamitra. Ia juga mulai berhubungan secara intens dengan LP3ES, menjumpai sekelompok intelektual yang memengaruhi pandangannya, seperti Almarhum Aswab Mahasin, Ignas Kleden dan Manuel Kasiepo.

Proses pencerahan berlanjut ketika ia, tahun 1986, melanjutkan studi di bidang perpustakaan dan kajian informasi di University College of Wales, Aberystswyth, Inggris. Di sana ia melihat partisipasi publik dalam keputusan politik, mulai dari boikot produk Afrika Selatan sampai Free Mandela Movement. Semangat itu ia bawa pulang, mengukuhkan keinginannya bergabung dengan mereka yang berani tidak bekerja di jalur utama dan percaya pada apa yang dikerjakan.

Namun, ia harus membayar beasiswa dari Universitas Indonesia ketika belajar ke Inggris dengan mengajar selama lima tahun di situ. Sambil mengajar ia bekerja di Prisma, majalah yang dikelola LP3ES, memimpin Ashoka, lembaga nirlaba yang memberi hibah kepada individu yang dinilai memiliki pikiran inovatif di sektor publik.

Karena kantor Ashoka "mondok" di kantor Walhi, ia pun berkenalan dengan jaringan kerja organisasi nonpemerintah (ornop) di Indonesia bagian timur. Selama empat tahun (1994-1998) ia tinggal di Papua, ikut membangun jaringan informasi ornop di sana.

Binny kembali ke Jakarta pada tahun 1998 dan bergabung dengan INFID, suatu ornop yang secara khusus melihat dampak pembangunan dari kebijakan lembaga-lembaga keuangan internasional dan negara-negara donor, khususnya, memonitor Consultative Group on Indonesia (CGI).

Binny juga melihat rendahnya minat investasi asing di Indonesia dari sisi lain, bukan sekedar menyangkut soal liberalisasi. Di negeri ini masih menonjol masalah korupsi, kolusi, pungutan liar dan penegakan hukum, yang bisa mengganggu kenyamanan berinvestasi. Kalau semua ini bisa dibereskan, kepercayaan pasar akan bersemi kembali. ►tsl-sh

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)