Bukti jauhnya pembangunan dari Kabupaten Mamasa bahkan selama 53 tahun Indonesia merdeka adalah belum terbukanya akses jalan Mamasa-Mamuju sepanjang 120 kilometer (km). Sementara poros jalan Mamasa-Toraja (23 km) dan Mamasa-olewali (92 km) masih berupa jalan perintis. Tiga kabupaten ini, yakni Tana Toraja, Mamuju, dan Polewali, adalah daerah tetangga Mamasa.

Sebagai gambaran dengan panjang 92 km, Mamasa-Polewali harus ditempuh selama empat jam. Ini belum lagi akses jalan desa dan jalan kecamatan yang sebagian besar juga masih belum terbuka.

Kenyataan yang lebih parah lagi adalah daerah ini sama sekali belum memiliki rumah sakit pemerintah. Selain pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang jauh dari memadai, satu-satunya tempat berobat lain adalah klinik milik sebuah yayasan. Itu pun dengan jauh dari layak untuk disebut sebagai klinik.

Praktis untuk urusan berobat, masyarakat hanya menggunakan puskesmas atau klinik tersebut. Ini dengan catatan penyakit ringan. Tapi bila sudah berat, masyarakat harus menempuh perjalanan selama empat jam melalui jalan perintis ke Kabupaten Polewali, atau menambah waktu perjalanan hingga enam jam lagi untuk sampai ke rumah sakit umum di Kota Makassar.

"Memang dalam era otonomi ini pemerintah kabupaten diberi kewenangan untuk mengurus sendiri daerahnya. Tapi, tidak semua urusan bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah kabupaten. Seperti di Mamasa, untuk urusan pembukaan jalan dan pembangunan rumah sakit, tentulah sangat berat dan nyaris tidak bisa kalau harus diselesaikan sendiri oleh pemerintah kabupaten. Bagaimanapun pemerintah pusat harus turun tangan. Dua persoalan ini adalah persoalan terberat dan kendala utama di Mamasa saat ini, selain kendala lainnya," ujar Bupati Mamasa HM Said Saggaf.

Sejauh ini, pemerintah berusaha mengatasi dengan kemampuan yang masih terbatas. Untuk tahun 2002-2003 lalu, misalnya, pemerintah baru bisa menganggarkan sebanyak Rp 17 miliar untuk sektor perhubungan ini. Anggaran ini pun baru cukup untuk membiayai pembukaan, perintisan, serta pengerasan jalan desa dan jalan kecamatan.

Sebagai gambaran tahun 2002 lalu, dana alokasi umum (DAU) untuk Mamasa adalah Rp 69 miliar. Dari anggaran ini pemerintah membagi 45:55 untuk anggaran pembangunan dan anggaran belanja pegawai. Di tahun 2003 DAU Mamasa dinaikkan menjadi Rp 90 miliar. Sebenarnya pemerintah sudah berusaha untuk menjadikan pembagian antara belanja pegawai dan pembangunan masing-masing 50 persen, tetapi nyatanya belum bisa.

"Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa kami bagi 50:50 agar anggaran pembangunan bisa bertambah. Kami berencana menambah anggaran untuk sektor perhubungan hingga minimal menjadi Rp 20 miliar. Ini tetap kami gunakan untuk akses jalan desa. Tapi mungkin lebih meningkat lagi karena yang tahun lalu perintisan, sekarang jadi pengerasan, yang pengerasan menjadi pengaspalan. Selebihnya kami akan merintis lagi jalan-jalan baru," kata Said Saaggaf menambahkan.

Ini belum lagi anggaran untuk sektor lain, seperti kesehatan dan pendidikan. Selain masalah kesehatan, Mamasa juga menghadapi masalah pendidikan khususnya pembangunan dan perbaikan gedung-gedung sekolah serta persoalan kurangnya guru.

Sejauh ini, dengan berbagai kendala yang ada, masyarakat tidak bisa berbuat banyak selain hanya memaksimalkan potensi yang dimiliki. Bicara potensi, daerah ini sebenarnya punya potensi besar untuk sektor pariwisata dan perkebunan serta hortikultura.

Untuk pariwisata, misalnya, Mamasa kaya akan ragam budaya serta keindahan alam. Budaya dan alamnya yang sangat mirip Tana Toraja tentulah sangat menjanjikan untuk dijual. Belum lagi potensi agrowisata yang tak kalah menjanjikannya.

Untuk agrowisata, Mamasa memang terkenal dengan hasil perkebunannya, seperti kopi, cengkeh, vanili, kakao, serta hortikulktura, seperti buah markisa dan sayur-sayuran. Keberadaan kebun-kebun ini selain merupakan penggerak ekonomi masyarakat, tentu saja akan menjadi objek wisata menarik bila dikelola dengan baik.

"Hanya sayang, semua potensi ini tidak bisa digarap maksimal dan dikembangkan karena kendala masalah jalan tadi. Untuk wisata misalnya, bagaimana orang mau datang ke Mamasa kalau akses jalan tidak bagus. Padahal, sebenarnya Mamasa punya peluang menarik wisatawan khususnya yang ada di Toraja mengingat jaraknya tidak jauh, hanya 23 km. Tapi karena masih jalan perintis, tentu saja kami tidak bisa berbuat banyak," papar Bupati.

Hal sama juga terjadi dalam sektor perkebunan dan hortikultura. Tidak terbukanya akses jalan desa dan kecamatan serta jalan penghubung antarkabupaten menyebabkan masyarakat lebih memilih mengurus kebun mereka seadanya dan tidak mau memaksimalkan hasilnya. Semuanya hanya dipergunakan untuk menyuplai kebutuhan lokal saja. Sekali lagi karena alasan transportasi, masyarakat akhirnya tidak terpikir melirik pasar keluar kabupaten, apalagi luar pulau, kendati pasar jelas-jelas jauh lebih menjanjikan. (Reny Sri Ayu Taslim)