Hanya beberapa saat setelah Jenderal Soeharto-pimpinan militer tertinggi ketika itu yang selanjutnya menjadi Presiden RI-mengumumkan pembubaran PKI lewat kewenangan Surat Perintah 11 Maret 1966, PKI dibubarkan dan dinyatakan sebagai partai terlarang. Akibatnya, semua tokoh PKI ditangkap dan diasingkan ke Pulau Buru.

Sejak itu pula Pulau Buru menyandang nama baru, Pulau "PKI", selain namanya yang sudah lama kesohor, Pulau Minyak Kayu Putih.

Nama atau sebutan Pulau "PKI" populer hingga akhir 1980-an. Sesudah itu, Pulau Buru berjuang keras untuk melepaskan diri dari predikat "hitam". Dan memang, Buru kini bukan cuma lain, tetapi telah berubah menjadi pulau lumbung pangan, di samping tetap dengan citra khasnya, Pulau Minyak Kayu Putih.

Kenangan manis dan pahit tentang Pulau Buru semestinya didokumentasikan dalam berbagai buku sehingga siapa pun di masa datang akan dengan mudah menelusuri jejak beragam peristiwa yang melanda daerah itu.

Namun, lepas dari berbagai pendapat yang serba kontroversi tentang Pulau Buru, khususnya apabila dikaitkan dengan kehadiran ribuan anggota PKI, ternyata fakta menunjukkan bahwa anggota PKI yang berdatangan dari berbagai penjuru Indonesia telah sanggup menjadikan pulau ini sebagai pulau yang produktif. Pulau yang cuma bergantung pada minyak kayu putih dengan harganya yang belum mampu mengubah wajah miskin penduduk di sana, kini berkat kehadiran anggota PKI, telah menjadi pulau pangan.

Beras untuk kebutuhan masyarakat Maluku sebelum Buru eksis sebagai lumbung pangan pada umumnya berasal dari Sulawesi Selatan dan Pulau Jawa. Dengan bangga kini orang Maluku bilang, "Katong so bisa makan beras sendiri, beras dari Pulau Buru." Artinya, kehadiran anggota PKI dan transmigran umum ke sana telah mampu melahirkan kebanggaan bagi orang Maluku bahwa mereka juga mampu memproduksi beras seperti halnya daerah-daerah lain.

Lepas dari beragam predikat tentang PKI, kehadiran atau eksisnya Pulau Buru sebagai pusat rehabilitasi PKI juga telah membawa nilai-nilai baru di sektor pertanian. Nilai-nilai ini tentunya akan terus berkembang hingga ke generasi berikutnya di Maluku.

SENTUHAN pertama melalui perjalanan udara di Bandara Namlea terkesan pulau kecil ini gersang, kering, dan miskin. Sepanjang mata memandang ke sekeliling tampak padang ilalang dan pohon-pohon kecil seperti tanpa arti ekonomi.

Namun, setelah berbincang dengan penduduk setempat, jutaan pohon kecil yang mencuat di antara padang ilalang itu adalah pohon kayu putih. Tanaman yang menghasilkan minyak kayu putih ini sejak zaman penjajahan Belanda memberi citra khusus bagi Pulau Buru.

Citra minyak kayu putih yang kesohor dan sangat akrab dengan kaum ibu berubah total setelah kehadiran ribuan tahanan politik (tapol) PKI. Orang menyebut minyak kayu putih seolah-olah lupa bahwa minyak obat itu berasal dari Buru.

Masa itu sudah berlalu. Buru bukan saja minyak kayu putih dan tapol. Buru kini menjadi salah satu lumbung pangan nasional. Atau paling tidak, mampu menyuplai beras bagi kebutuhan warga Provinsi Maluku.

Melihat luas wilayah, kondisi, dan struktur tanahnya, Pulau Buru sangat mungkin menjadi salah satu lumbung pangan, khususnya bagi Maluku. Pulau seluas 9.000 kilometer persegi dengan luas hutan sekitar 3,6 juta hektar ini ternyata juga sempat dikapling empat perusahaan HPH (hak penguasaan hutan). Luas hutan yang dikapling di pulau itu berkisar 600.000 hektar.

Beberapa transmigran umum yang masuk ke wilayah itu akhir tahun 1970-an dan awal 1980-an untuk menggantikan warga eks tapol di sana mengatakan, hubungan darat kini berkembang lancar menyusul dibangunnya Jembatan Waiapu selebar 100 meter.

Persoalan kronis di Buru yang memerlukan penanganan terpadu dari berbagai pihak adalah bagaimana meningkatkan harkat hidup masyarakat penyuling minyak kayu putih yang rata-rata masih hidup serba pas-pasan. Semestinya, melihat perkembangan Industri penyulingan minyak kayu putih yang sudah ditekuni warga Pulau Buru sejak zaman penjajahan Belanda dan kemudian produknya sudah kesohor ke mancanegara, kehidupan para penyulingnya seharusnya menjadi lebih baik dibanding keadaan sebelumnya.

Namun, fakta berbicara, secara umum rata-rata kehidupan ekonomi masyarakat di sana masih terbilang serba pas-pasan. Sama dengan petani, keuntungan terbesar dari proses industri minyak kayu putih di sana pada umumnya jatuh ke tangan para pemilik peralatan penyulingan, para pedagang pengumpul, dan penampung yang tinggal di perkotaan.

Keuntungan berlipat diperoleh para pedagang karena kemampuan mereka mengemas minyak kayu putih ke dalam botol-botol yang berlabel istimewa.

Sementara itu, para penyuling minyak kayu putih hidup serba pas-pasan, tinggal di gubuk-gubuk reyot di dekat tempat penyulingan. Dalam konteks otonomi daerah, hendaknya pemerintah kabupaten dan provinsi mulai memberi perhatian khusus terhadap pengembangan ekonomi rakyat setempat. Perlu dilahirkan kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat.(Freddy Roeroe)