|
C © updated
08122005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
► e-ti/anna |
|
|
Nama:
Drs. H. Ali Mochtar Ngabalin, M.Si
Lahir:
Fakfak, 25 Desember 1969
Agama:
Islam
Istri:
Henny Muis, SE
Anak:
1. Fuad Ali Mochtar
2. Faroek Ali Mochtar
3. Fathe Ali Mochtar
4. Farhaad Ali Mochtar
5. Fauzan Ali Mochtar
Pendidikan:
-Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jurusan Ilmu Komunikasi
-Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin, Fak. Dakwah
-Muallimin Muhammadiyah, Makassar
Pekerjaan:
-Mubaligh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Makassar
-Pimpinan Pondok Pesantren Darul Fallah, di Palu
-Direktur Eksekutif Indonesian Network For Crisis (InCR)
-Direktur Eksekutif Adam Malik Center (AMC)
-Dosen Luar Biasa Pasca Sarjana Institut Agama Islam Al Aqidah, Jakarta
-Direktur Jurnal Sinema (Studi Informasi dan Media), Jakarta
-Anggota DPR RI 2004-2009
Pengalaman Organisasi:
-Ketua DPP Partai Bulan Bintang (PBB), 2005-2010
-Ketua DPP Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia
-Ketua DPP Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia,
2003-2004
-Sekretaris Dewan pakar Komite Independen Pengawas Kinerja dan pemilihan
Kepala Daerah Indonesia
-Anggota Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, 1997-2004
Karya Tulis:
Peranan Opinion Leader Dalam Penyelesaian Konflik di Maluku (Kajian Ilmu
Komunikasi)
Alamat:
Wisma Anggota DPR RI, Blok E-1 No. 357 Kalibata
Jakarta 12750
|
|
|
|
|
|
|
ALI MOCHTAR HOME |
|
|
Ali Mochtar Ngabalin
Bintang Senayan yang Unik
Anggota DPR yang satu ini sangat mudah dikenali. Selain karena nada
bicaranya yang lantang dan tegas, serta isi pernyataan politik yang
vokal, penampilannya juga unik. Ali Mochtar Ngabalin, wajahnya dihiasi
janggut dan kumis dan selalu mengenakan busana stelan jas necis dipadu
lengkap dengan lilitan surban.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi
(F-BPD), mewakili Partai Bulan Bintang (PBB, yang juga seorang mubaligh,
pimpinan pondok pesantren, dosen luar biasa sebuah institut agama Islam,
dan Ketua DPP Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), ini di
lingkungan politisi Senayan, sudah sangat dikenal.
Dengan penampilan unik dan nada bicara lantang dan tegas, serta isi
pernyataan politik yang vokal, jadilah Ali Mochtar menjadi salah satu
bintang politisi Senayan yang sering menjadi sorotan media massa.
Pernyataan politik dan foto-foto Ali kerap kali menghiasi halaman media
cetak dan ruang berita televisi.
Kepeloporan Ali sebagai bintang politisi Senayan memperoleh momentum
pada pertengahan September 2005, tatkala berinisiatif mengajukan
penggunaaan hak interpelasi atau hak meminta penjelasan resmi kepada
pemerintah, yang memang dimiliki setiap anggota Dewan. Lulusan Pasca
Sarjana Universitas Indonesia (UI) Depok, Jurusan Ilmu Komunikasi,
ketika itu mempermasalahkan kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
yang memimpin sidang kabinet jarak jauh antara Amerika Serikat-Jakarta
melalui telekonferensi.
Ali Mochtar berpendapat, pelaksanaan telekonferensi merupakan sebuah
langkah gegabah sebab bisa membuka rahasia negara. Sidang kabinet
lazimnya dilakukan secara tertutup sebab menyangkut langkah-langkah
strategis pemerintah dalam mengkaji kebijakan negara. “Dengan
telekonferensi, Presiden bisa membuka rahasia negara,” tutur ayah dari
lima orang anak, buah pernikahannya dengan Henny Muis.
“Bagi negara lain, telekonferensi Presiden ini bisa dimanfaatkan untuk
kepentingan negaranya. Berbagai informasi yang disadap bisa dimanfaatkan
untuk mengambil langkah-langkah antisipatif. Bagi pengusaha, informasi
yang diperoleh dari telekonferensi dapat dimanfaatkan untuk meraih
keuntungan atau merusak pasar. Ini jelas tidak baik,” jelas Ali Mochtar,
yang menjabat direktur eksekutif di sejumlah lembaga nirlaba. Ia
berpendapat telekonferensi membutuhkan dana yang tidak sedikit sehingga
sangat tidak signifikan dalam situasi negara yang sedang krisis.
Setelah menjadi inisiator pengajuan hak interpelasi, Ali bersama
beberapa anggota DPR lain segera menyiapkan proposal dan mengumpulkan
tanda tangan dukungan, hingga terkumpullah sebanyak 20 tanda tangan.
Mereka sudah siap-siap untuk bertanya langsung kepada Presiden perihal
telekonferensi yang memang baru kali itu terjadi dalam sidang kabinet.
Namun sesudah gigih berjuang termasuk menyiapkan konsep interpelasi,
dalam perjalanannya dukungan terhadap Ali Mochtar sebagai pioner
penggunaan hak-hak Dewan perlahan-lahan menyusut. Harian Rakyat Merdeka
(29/9) menuliskan, para wakil rakyat seolah sudah ‘masuk angin’ sebab
satu demi satu mereka menarik dukungannya. Dari 20 pengusul lima orang
diantaranya secara resmi mencabut dukungan. Namun berkat keberanian Ali
Mochtar berhembuslah angin segar di kalangan politisi dan masyarakat
luas, bahwa setiap anggota Dewan sewatu-waktu dapat saja bertanya dan
melakukan penyelidikan apabila ditengarai pemerintah salah dalam
memerintah.
Kepeloporan anggota Dewan Ali Mochtar Ngabalin yang selalu berada di
garis depan perjuangan, sesungguhnya sudah dimulainya tatkala ramai
persoalan perebutan pulau Ambalat antara Pemerintah RI dan Malaysia.
Majalah dengan pembaca utama kaum muslim Amanah, edisi No. 63 Juni 2005
menobatkan lelaki kelahiran Fakfak, 25 Desember 1969 ini sebagai lambang
perlawanan terhadap sikap Malaysia yang hendak merebut salah satu pulau
terluar milik Indonesia ini. Sebutan yang sangat pas sebab harian Kompas
pun (7/4), memuat laporan berikut foto Ali persis tatkala sedang
mengepalkan tangan dan meneriakkan pekik nasional “Merdeka”, di atas
sebuah kapal milik TNI AL.
Ali Mochtar bersama rombongan hadir ke Ambalat untuk memberi semangat
kepada pasukan TNI dan pekerja mercusuar di Karang Unarang. Selain ke
Ambalat Ali pernah pula terjun langsung ke Sambuaga, Filipina, untuk
melakukan negosiasi pembebasan tiga nelayan Indonesia yang disandera di
Filipina Selatan, beberapa waktu lalu.
Anggota Yang Gelisah
Ali memilih Komisi I sebagai tempat berkiprah dan menyebutnya sebagai
komisi ‘Air Mata’, karena tugas mereka melulu lebih banyak mengurusi
masalah di daerah konflik, daerah perbatasan, TKI yang bermasalah,
hingga warga negara kita yang bermasalah sebab terkena kasus politik di
luar negeri.
Sebagai politisi muda yang mampu berpikir jernih Ali Mochtar mengaku
banyak hal yang mesti di benahi di tubuh parlemen. Bukan saja pada soal
kinerja tetapi juga perundang-undangan yang mengatur anggota DPR RI,
yang di beberapa hal perlu direvisi dan dievaluasi. Misalnya, menyangkut
bagaimana hubungan kerja antara lembaga parlemen dengan pemerintah,
anggota parlemen dengan partai piolitik, dan lain-lain. Menurutnya,
“Sistem distriknya perlu diatur ulang.”
Ali Mochtar lalu bercerita soal sebuah kasus yang pernah terjadi dan
begitu membekas di ingatannya. Yakni, ketika DPR berencana mendesak
pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan menaikkan harga bahan bakar
minyak (BBM). Rapat sudah diagendakan akan berlangsung hari Sabtu
(24/9).
Namun sehari sebelumnya, Jumat, muncullah keputusan pemerintah perihal
persetujuan kenaikan tunjangan setiap anggota DPR sebesar Rp 10 juta per
bulan. “Sehingga pada rapat tanggal 24 itu, semua anggota mulutnya
terkunci. Isu kenaikan BBM tidak disinggung-singgung lagi,” kenang Ali.
Walau tambahan tunjangan Rp 10 juta baru akan cair bulan Januari 2006
nanti, “Tapi secara konsitusi berita itu sudah mempengaruhi,” ujar Ali.
Mengalami kondisi seperti ini Ali mengaku bimbang. Kepada Berita
Indonesia dengan lirih dia berujar, “Independensi kita sudah tidak ada
lagi.”
Ali Mochtar juga menyoroti kebiasaan anggota Dewan yang seolah sudah
membudaya, misalnya bila melakukan kunjungan ke daerah. Pemda biasanya
akan sangat sibuk melakukan penyambutan seperti menyiapkan akomodasi,
penginapan, makan, transportasi, hingga kadang merasa perlu menyediakan
‘amplop’. Ali Mochtar adalah politisi muda visioner yang berusaha
menghilangkan kebiasaan buruk seperti itu.
Ali berprinsip setiap anggota Dewan sudah dibiayai oleh negara untuk
menjalankan tugas-tugas pemantauan ke daerah-daerah. Karena itu anggota
Dewan janganlah memberatkan daerah yang dikunjungi. Demikian juga kalau
berkunjung ke luar negeri jangan pula merepotkan KBRI.
Ali sampai-sampai harus membuktikan sendiri kebenaran prinsipnya tatkala
melakukan kunjungan kerja ke daerah asal pemilihannya, Sulawesi Selatan
II. Ketika itu sebagai tamu Gubernur Ali sudah mendapatkan penyambutan
hangat. Kendaraan ‘dinas’ pun disediakan untuk mengantarkan ke mana Ali
mau pergi. Akan tetapi begitu mengetahui bahwa kendaraan yang akan
mengantarkannya adalah kendaraan dinas kantor gubernur maka seketika itu
pula Ali bergegas turun dan berganti menyetop taksi.
Kejadian sebagai contoh bagus tersebut serta-merta menyita perhatian
banyak orang, seperti wartawan dan sejumlah karyawan pemda yang sedang
berada di halaman kantor gubernuran. Lalu secara terbuka Ali meminta
agar pemerintah provinsi maupun kabupaten tidak perlu repot-repot
mengurus wakil rakyat yang berkunjung ke daerahnya. Apalagi menyiapkan
‘amplop’, fasilitas mobil dan akomodasi hotel.
Pernyataan khas Ali Mochtar model begini tak urung telah mengundang
sikap pro-kontra di kalangan dalam anggota Dewan. Tapi itulah Ali
Mochtar yang sedang gelisah. Ia bahkan mengaku sudah mulai mengalami
kegelisahan selewat enam bulan pertama duduk di kursi parlemen. Semua
kegelisahan berkaitan dengan ketimpangan-ketimpangan yang dilihat dan
dialaminya sendiri sebagai anggota Dewan. Beberapa hal yang ia alami
terbukti mengingkari nuraninya.
Ia pun lalu pernah menjadi bimbang hingga memunculkan pernyataan
khasnya, “Jika di DPR ini tidak bisa lagi membuat saya independen dalam
mendahulukan kepentingan rakyat, saya harus siap untuk tidak berkiprah
lagi di sini.”
Dwifungsi Politisi dan Pengusaha
Setelah gelisah dan bimbang Ali lalu mengajak setiap anggota Dewan yang
merangkap sebagai pengusaha untuk meninggalkan bisnisnya. “Anggota dewan
yang juga pebisnis harus mau meninggalkan bisnisnya. Jadi, ketika mereka
datang di parlemen tidak lagi mengurus bisnisnya,” tegasnya.
Menurut Ali, anggota parlemen harus independen dan berorientasi pada
kepentingan masyarakat. “Tidak mungkin mereka bisa bekerja dengan baik
dan maksimal, jika kebijakan-kebijakan yang turut dibuatnya masih ada
unsur kepentingan pribadi atau kelompoknya. Pejabat politik bertugas
membuat kebijakan untuk kepentingan publik. Sementara pengusaha selalu
mencari keuntungan,” urainya.
Dicontohkan Ali Mochtar, jika mereka masih memegang jabatan sebagai
dirut atau komisaris di perusahaan swasta, bagaimana jika nanti mereka
membahas undang-undang tentang perusahaan swasta? “Independensinya untuk
kepentingan publik bisa dipertanyakan. Sebab mereka turut dalam
pengambilan keputusan kolektif,” ujar Ali.
Ketua DPP Partai Bulan Bintang (PBB) ini menggagas sudah perlu
dipikirkan tata kerja parlemen. Adalah menjadi tanggungjawab partai
dalam merekrut kader terutama untuk calon legislatif. Mestinya setiap
partai harus memiliki dua cara rekruitmen. Pertama, kader yang menjadi
representasi untuk kepentingan politik di parlemen. Kedua, kader yang
menjadi representasi untuk membesarkan partai.
Ali Mochtar Ngabalin yakin dengan dua cara perekrutan akan bisa
menyaring calon legislatif yang sekaligus tidak terlibat dalam bisnis.
Atau calon legislatif yang siap melepaskan jabatannya di sektor bisnis
sehingga independensi parlemen terwujud. ►e-ti/ht-anna
*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)
|
|