MTI KHUSUS 02

MTI-K-02 (INDEX)►

 UTAMA:  01  02  03  04  05  BUPATI:  06  07  08  09  10  11  12  13  WABUP:  14  SEKKAB: 15  GERBANG DAYAKU:  16  17  18  19  KAPUR SIRIH: 20  ==

Kutai Kartanegara (03)

Kutai Kartanegara di Pentas ILO

Bupati Kukar berbicara dalam dua kesempatan. Pertama, di depan para delegasi anggota International Program for Elimination of Child-Labor (ILO-IPEC). Kedua kalinya, mewakili pemerintah Indonesia berpidato di depan Global Report Forum yang dihadiri delegasi dari 178 negara.

Sebagaimana dilaporkan berbagai media, suasana sidang berubah semarak ketika Bupati Kukar, atas nama delegasi Indonesia, menegaskan,”Tidak ada orang tua sengaja menjerumuskan anaknya dengan memaksanya bekerja. Tetapi, katanya, bagaimana jika tidak ada uang untuk mengirim anak ke sekolah?

Bupati Kutai Kartanegara, menguraikan bahwa buruh anak mungkin disebabkan kemelaratan dan kesulitan status ekonomi keluarga. Diuraikannya, tahun 2002 Kukar yang berpenduduk 500.000 orang memiliki 11.623 buruh anak. “Lalu dengan pencanangan ZBPA, tahun ini tinggal 1.605, dan tahun depan, wilayah kami akan bisa menyatakan diri sebagai zona bebas buruh anak,” kata bupati.

“Ketika Indonesia menyebut anak, kami tidak melihatnya sebagai makhluk tersendiri, bukan juga ideologi. Kami menyebut anak justru dengan tekad melindungi mereka serta mempersiapkannya agar meraih masa depan lebih baik dari kita,” kata Bupati Kukar yang disambut tepuk tangan gemuruh.
Tepuk tangan riuh dari peserta Sidang ILO juga menggema ketika Bupati Syaukani menyebut di Kukar ada peraturan, bila seseorang mempekerjakan anak terancam hukuman enam bulan penjara atau denda lima juta rupiah, sekitar 500 dolar AS. “Denda untuk perusahaan dan mereka yang mempekerjakan buruh anak, jauh lebih berat lagi,” urainya.

Bupati Kukar atas nama delegasi Indonesia, mengucap terima kasih kepada Dirjen ILO atas paparan Global Report on The End of Child Labor. “Kami bertekad mematuhi Konvensi ILO 138 dan Konvesi 182 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia,” tegasnya.

Dijelaskan, Pemkab Kutai Kartanegara bisa melakukannya berkat kebijakan desentralisasi (2001) yang memberi kewenangan daerah menikmati sebagian hasil dan merancang serta mengelola keuangan. Kewenangan ini dilakukan dengan membebaskan uang belajar sejak sekolah dasar sampai SMA, baik sekolah negeri dan swasta. Kemudian subsidi diberikan kepada guru dan membagi dana ban-tuan un-tuk dikelo-la masya-rakat.

Sehingga tidak ada lagi alasan anak-anak tak diseko-lahkan karena orang tuanya tidak punya uang. “Kalau mereka tidak bekerja, bisa membuka usaha dengan meminjam uang subsidi yang telah dialokasikan dan dikelola warga desa,” ujar bupati.

Dengan program ZBPA yang dipaparkan Bupati Kukar dalam Sidang ILO itu, menurut Julius Poerwanto, salah seorang peserta Sidang ILO ke 95 di Geneva, Swiss itu (Sinar Harapan 6 Juli 2006), wajah Indonesia yang semula buram dalam pandangan ILO ternyata bisa diselamatkan oleh kebijakan Pemda Kutai Kartanegara dengan program menghapus buruh anak.

Organisasi Buruh Internasional yang berkedudukan di Jenewa mengundang Bupati Kukar berbicara di depan delegasi dari 178 negara tentang penghapusan buruh anak. ILO tertarik pada program Zona Bebas Pekerja Anak—Free Zone of Child-Labor (ZPBA)—yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara sejak tahun 2002.

Bupati Kukar tampil sekitar pukul 13.00 waktu setempat (sekitar pukul 19.00 WITA) setelah penyampaian pidato dari delegasi Amerika Serikat, Brasil dan Inggris. Tepuk tangan meriah pun membahana didalam ruang sidang PBB seusai penyampaian pidato berbahasa Inggris berdurasi sekitar 3 menit tersebut.

Bupati dalam forum ILO-IPEC itu mengemukakan posisi Indonesia dalam mengatasi pekerja anak khususnya di Kukar yang merupakan daerah pertama di Indonesia bahkan di dunia yang menerapkan program ZBPA dengan target waktu yang jelas.

Dihadapan petinggi ILO dan ratusan peserta dari seluruh dunia tersebut, Bupati Kukar menyampaikan bahwa dengan diterapkannya ZBPA, dalam empat tahun, jumlah pekerja anak di daerah menurun drastis dari 11.623 orang tahun 2002, menjadi hanya 1.500 tahun 2006. Karena itu, Bupati Kukar meyakinkan para anggota delegasi dunia bahwa dengan kerja keras dan penyuluhan terus menerus, pada tahun 2008 di Kukar tak ada lagi pekerja anak.

Bupati Kukar menjelaskan, percepatan penurunan jumlah pekerja anak ini tak lepas dari komitmen kuat Pemkab Kukar melalui program Gerbang Dayaku (Gerakan Pengembangan dan Pemberdayaan Kutai) khususnya dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia.

Beberapa program dalam rangka peningkatan kualitas SDM diantaranya melalui program wajib belajar 12 tahun, membebaskan biaya pendidikan di tingkat dasar hingga menengah atas, insentif bagi guru, beasiswa dan lain sebagainya, kata bupati.

Turut mendampingi diantaranya adalah Sekjen Depnakertrans RI, pejabat Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Ketua DPRD Kukar H Bachtiar Effendi, Sekkab Kukar Drs HM Husni Thamrin, Ketua Komite ZBPA Kukar (waktu itu) H Basran Yunus, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kukar HM Nasir Umar.

Bupati Kukar juga memanfaatkan kesempatan memperkenalkan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Kutai (Gerbang Dayaku) kepada masyarakat dunia. Kata Bupati, program yang memasuki tahapan kedua ini menajam pada peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan. Di dalam program ini para siswa dibebaskan dari pembayaran biaya sekolah sampai usia wajib belajar 12 tahun. Para guru mendapat insentif dan mahasiswa memperoleh beasiswa. Bupati yang berpidato dalam bahasa Inggris, tampil setelah delegasi AS, Brasil dan Inggris.

Bupati mengingatkan di dalam pelaksanaan program ZBPA, tidak bermaksud untuk memanjakan anak tetapi untuk meningatkan kualitas SDM sehingga menjadi masyarakat yang mandiri dan berdaya. Selain itu, ZBPA dimaksudkan untuk mengembalikan anak-anak ke bangku sekolah, bukan menjadi pekerja.

“Tidak ada alasan bagi anak-anak tidak sekolah karena tidak punya biaya. Masalah itu sudah diatur dalam program ZBPA,” kata Bupati Kukar. Di dalam peraturan daerah tentang ZBPA, para orang tua dilarang keras mempekerjakan anak-anak. Sanksinya hukuman penjara dan denda ratusan juta rupiah. Kata Syaukani, anak-anak yang terlanjur tak ingin sekolah formal, ada kegiatan-kegiatan pendidikan yang diadakan Dinas Dikluspora Kukar.

Kukar mendeklarasikan ZBPA sejak November 2002. Pencanangan ini merupakan sebuah langkah strategis dalam sejarah penghapusan pekerjaan untuk anak Indonesia, karena merupakan yang pertama di negara ini dan bahkan di dunia.
Melalui ZBPA diharapkan tidak ada lagi pekerja anak di Kukar dalam rentang waktu yang telah ditetapkan. “Seluruh anak mulai usia Sekolah Dasar diharapkan berada di sekolah mengikuti pendidikan,” kata Gufron, Ketua Komite ZBPA Kukar.
Menurutnya, anak-anak yang ditarik dari dunia kerja mendapat program pelayanan sosial seperti konseling dan rehabilitasi sosial sehingga mereka tertarik kembali bersekolah.

Karenanya seluruh kebijakan dan program yang ada harus disinergikan dalam upaya mencapai sukses ZBPA.
Adapun maksud dicanangkannya program ZBPA di Kukar, menurut Wakil Bupati Kukar Samsuri Aspar, karena pihaknya memiliki komitmen politik yang kuat terhadap pendidikan, pengembangan ekonomi serta pelayanan sosial yang dituangkan dalam program Gerbang Dayaku.
Guna mendukung dan menyukseskan ZBPA, Pemkab Kukar telah melakukan pembebasan biaya pendidikan seperti SPP, Biaya Ujian dan BP3, hingga pemberian beasiswa bagi mahasiswa.

Laporan ILO
Juan Somavia, Direktur Jenderal ILO (International Labour Organization), ketika membuka konferensi ke-95 ILO di ruang utama Gedung PBB, Palais des Nations, Jenewa, Swiss yang berlangsung selama dua minggu di bulan Juni 2006 dan dihadiri ratusan delegasi dari 178 negara di seluruh dunia, itu melukiskan wajah suram yang melanda dunia akibat pengangguran, rendahnya kualitas pekerjaan, diskriminasi gender, serta meluasnya praktik mempekerjakan anak-anak.

Secara khusus, pertemuan ILO 2006 ini membahas langkah konkret untuk memberantas buruh anak. Sebab anak dan remaja seharusnya memperoleh pendidikan, jaminan kesehatan dan kesempatan bermain agar bisa mempersiapkan diri untuk menjadi manusia seutuhnya.
Juan Somavia menyebutkan denyut kehidupan politik di semua negara sebenarnya berkisar pada pengangguran, buruknya kualitas pekerjaan, masih adanya diskriminasi jender dan memaksa anak-anak jadi buruh.

Dia memaparkan laporan ILO, yang menggariskan, kemiskinan global sudah menyurut namun ketimpangan semakin memprihatinkan. Dia juga mengingatkan bahaya ketergantungan kepada modal asing. Berkaitan dengan hal ini, dikisahkan pengalaman buruk saat krisis moneter melanda Asia. Di antara kelima negara korban, penghasilan per kapita, Filipina merosot 2,8 persen dan Indonesia 14,8 persen. Semasa krisis, nilai upah di Indonesia merosot 41 persen dan sekitar 2,5 juta pekerjaan nonpertanian hilang.

Mwnururt kajian ILO, separo bisnis Indonesia, Malaysia, Korea, Filipina dan Thailand terpaksa merampingkan tenaga kerjanya. Di Indonesia, tingkat penganggurannya melonjak dan keterusan sampai sekarang. Ada sejumlah catatan “merah” kondisi perburuhan di Indonesia ditambah maraknya unjuk rasa menentang revisi undang-undang tenaga kerja awal tahun 2006. Kondisi ini cukup membuat delegasi Indonesia yang dipimpin Menteri Tenaga Kerja Erman Suparno harus bersiap menghadapi kemung-kinan datangnya badai kecaman.

Pada 7 Juni, ICFTU (International Confederation of Free Trade Unions) dari kantor pusatnya di Brussels, Belgia, memberikan keterangan pers. Isinya cukup seram. Dsebutkan bahwa dalam tahun 2005, sebanyak 115 buruh dibunuh, 1.600 cedera, 9.000 lainnya dijebloskan ke penjara dan lebih dari 10.000 buruh dipecat karena unjuk rasa.

Guy Rider Sekjen ICFTU mengatakan angka buruh yang terbunuh memang lebih kecil dibanding tahun 2004. Tetapi laporan kehidupan buruh: buruh perempuan, buruh migran, dan sektor publik masih belum menggembirakan.
ICFTU menyatakan bahwa Asia dan Pasifik adalah zone represi terhadap gerakan buruh. Ini didasarkan kajian tahun 2005 yang mencatat 17 pemimpin buruh dibunuh, 947 orang disiksa dan lebih 8.000 ditangkap di Bangladesh, Kamboja, China, India, Korea Selatan dan Filipina. Syukur, ICFTU memang tidak menyebut Indonesia, baik dalam laporan global dan laporan khusus kawasan Asia Pasifik.

Festival Seni Tongtong
Pada kesempatan hampir bersamaan, Pemkab Kukar juga memberangkatkan rombongan kesenian untuk mengikuti Festival Seni Tongtong di Negeri Belanda. Sekretaris Komisi II DPRD Kukar, Ir H Irwan Muchlis, yang juga ikut di dalam rombongan tersebut.

Rombongan kesenian Kukar itu berjumlah 116 orang, terdiri dari seniman, pejabat dan anggota DPRD Kukar. Mereka ke Den Haag, Belanda, dan Jenewa, Swiss. Rombongan yang ke Belan-da adalah rombongan kesenian daerah Kukar atas undangan Kedubes Indonesia untuk mengikuti Festival Tongtong, yaitu pentas kreasi seni dan budaya. Kunjungan ke Belanda juga sebagai tindak lanjut pola kerjasama pengelolaan air bersih di kawasan Samboja Lestari bersama yayasan Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD) Belanda.

Rombongan ke Negeri Belanda dipimpin oleh Kadis Pariwisata. Festival Seni Tongtong digelar setiap tahun oleh warga Indonesia di Belanda, dirangkai dengan peluncuran Garuda TV di sana. Selain rombongan tarian khas Kutai, Dinas Pariwaisata juga memberangkatkan sejumlah penari khas Kalimantan (Dayak). Penampilan mereka cukup memukau para penontonnya di Den Haag, yang juga bermakna mengharumkan nama bangsa. ►mtik/tsl 

*** Majalah Tokoh Indonesia (www.e-ti/majalah)